Rabu, 12 Agustus 20

DPR Panggil Pemerintah Terkait Pembebasan Pollycarpus

DPR Panggil Pemerintah Terkait Pembebasan Pollycarpus

Jakarta – Komisi III DPR RI berencana memanggil pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham untuk dimintai keterangan terkait pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Polly‎carpus Budihari Priyanto terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak mau ikut mengintervensi mengenai pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus. Hanya saja, DPR punya kewenangan untuk mengawasi apa alasan pemerintah memberikan fasilitas itu kepada Napi yang slama ini menjadi sorotan publik tingkat nasional atau tingkat dunia.

“Jelas sekali kita akan meminta keterangan pemerintah alasannya apa,” ujar Benny, di DPR, Senin (1/12/2014).

‎Menurut Benny, pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat. Terutama bagi keluarga korban, Suciwati yang merupakan istri dari almarhum Munir. Karena itu, kata Benny dewan perlu meminta penjelasan kepada pemerintah Agar publik tidak mencurigai pembunuhan Munir yang diduga ada kepentingan politik tertentu.

Diketahui, berdasarkan keterangan tertulis dari Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Tjuk Suhardjo, Pembebasan Bersyarat Pollycarpus tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05-06-0028 tahun 2014. Surat keputusan itu tertanggal 13 November 2014.

Pollycarpus menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya. Meski demikian, Pollycarpus tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali. Selain wajib lapor, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri‎. (Abn)

 

Related posts