Jumat, 27 Mei 22

DPR Nilai Lembaga Survei Sudah Kehilangan Orientasi

DPR Nilai Lembaga Survei Sudah Kehilangan Orientasi

Jakarta, Obsessionnews.com -‎ Moment pemilihan kepala daerah sering kali dijadikan lahan empuk bagi lembaga survei untuk mencari keuntungan dengan menjadi bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon. Akibatnya, survei yang dilakukan tidak objektif.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. Menurutnya, lembaga survei harus bersikap independen memberikan data yang benar dan akurat, bukan sebagai konsultan politik apalagi menjadi tim sukses calon tertentu.

“Lembaga survei ilmiah diisi ahli, profesional, dan intelektual. Pada mereka melekat integritas yang harus dikedepankan. Sehingga tak perlu masuk tim pemenangan,” ucap Riza di DPR, Kamis (6/10/2016).

Menurutnya, bisa saja lembaga survei mendapat dana dari pasangan calon untuk mengukur kekuatan politik di daerahnya. Namun, hendaknya kata dia, data itu tidak dipublikasikan untuk umum, melainkan untuk internal.

“Kalau tak ditampilkan semua, tak berintegritas. Tapi kalau mau (tak ditampilkan), harus kontrak. Kontrak internal silakan deal. Jangan dipublikasikan,” katanya.

Selain hanya untuk internal, dalam menjalankan tugasnya, lembaga survei juga diminta menggunakan metode yang benar dan sesuai kaidah akademik. Sebab, terkadang ada lembaga survei yang nakal.

“Mungkin ada lembaga survei yang tak memanipulasi data hasil survei, tapi bisa mengatur wilayah mana yang disurvei. Lembaga survei yang cerdas dia bisa mempengaruhi titik mana yang harus diambil. Kecenderungannya bisa dilihat,” jelasnya.

Sama halnya dengan Reza, ‎anggota Komisi II DPR Rahmat Hamka juga meminta lembaga survei bisa transparan mengenai sumber dana mereka. Sehingga, bisa diketahui motivasi mereka dalam melakukan penelitian.

“Lembaga survei harus independen dan transparan, sumber dana. Siapapun yang danai, hasil survei harus objektif. Lembaga survei punya pertanggungjawaban secara ilmiah dan hukum,” ujar Hamka.

Dia pun berharap pemerintah mau mendanai penelitian sebuah lembaga survei yang sudah memiliki kredibilitas baik. Hal ini diperlukan untuk menjaga independensi mereka. “Pemerintah berikan dana untuk lembaga yang kredibel,” jelasnya. (Albar).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.