Kamis, 9 Desember 21

DPR Minta Masukan KPK-PPATK-Kompolnas untuk Kapolri Baru

DPR Minta Masukan KPK-PPATK-Kompolnas untuk Kapolri Baru

Jakarta, Obsessionnews – Komisi III DPR RI pada hari Selasa (21/6/2016) ini, ‎menggelar rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ketua Komisi III ‎DPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat kali ini untuk meminta masukan dari KPK, PPATK dan Kompolnas tentang sosok calon tunggal Kapolri, Komjen Tito Karnavian, sebelum dilaksanakan fit and proper test.

“Terkait proses uji kelayakan, mulai hari ini di Komisi III mengundang PPATK, KPK dan Kompolnas meminta masukan rekam jejak calon Kapolri,” kata Bambang di Kompleks DPR RI, Selasa (21/6).

Bambang menuturkan, Komisi III perlu meminta masukan apakah selama ini ada pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tito selama menjabat di Kepolisian.

Sedangkan keterangan PPATK diperlukan untuk mengatahui apakah ada aliran mencurigakan ke rekening Tito yang bisa mengarah ke tindak pidana korupsi.
“Kalau Kompolnas akan dimintai pendapatnya terkait rekam jejak Tito selama di Polri, itu semua kemungkinan akan kami lakukan pada Selasa (21/6) pukul 14.00 WIB,” ujarnya.

Tidak hanya itu untuk menjamin Kapolri yang baru ini bersih dari kasus hukum, Komisi III kata Bambang, juga sudah memasang iklan di media sosial untuk meminta masukan tentang rekam jejak Tito.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya juga berencana meminta masukan kepada Komnas HAM. Keterangan Komnas HAM diperlukan apakah selama ini Tito pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat.

“Kalau terkait dugaan pelanggaran (HAM), kami menunggu dari masyarakat, komnas HAM dan LSM penggiat HAM,” katanya.

Adapun mengenai Wakil Kapolri yang akan mendampingi Tito, Bambang menegaskan itu kewenangan Kapolri baru dan Wanjakti Polri. Namun dia menyarankan agar Wakapolri tetap dijabat Budi Gunawan untuk penetrasi dalam hubungan harmonis dengan senior.‎

“Untuk wakapolri sebaiknya tidak ada perubahan,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.