Selasa, 26 Oktober 21

DPR Minta Jokowi Ambil-alih Penanganan “Polri vs KPK”

DPR Minta Jokowi Ambil-alih Penanganan “Polri vs KPK”

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Senin sore (2/1/2015), rencananya akan membahas persoalan korupsi yang menyangkut perseturuan dua lembaga penegak hukum ‎Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, DPR akan menyampaikan saran dan masukan kepada Presiden soal penyelesaian kasus korupsi. Salah satu masuknya adalah, Presiden diminta untuk bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus korupsi di Indonesia. Keberadaan Presiden tidak boleh dintervensi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

‎”Kami ingin memberikan saran kepada Presiden tentang pemberantasan korupsi. Sebab selama ini tema ini dilepas seolah bukan tanggung jawab Presiden. Padahal sebenarnya Presiden bertanggung jawab,” ‎ujarnya di DPR, Senin (2/2/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, negara saat ini dalam keadaan darurat penegakan hukum. Terkait adanya perseturuan antara Polri dan KPK, Fahri juga meminta kepada Presiden agar segera mengambil alih kasus tersebut agar segera diselesaikan, tanpa ada desakan dan ‎tuntutan dari pihak manapun.

“Jadi, mumpung Jokowi baru100 hari bekerja, lebih baik segera diambil alih penanganan korupsi, jangan jadi pekerjaan orang lain,” ungkapnya.

Fahri sebenarnya ingin menyampaikan agar Jokowi mengunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negara, terutama menyangkut persoalan korupsi. ‎Jangan sampai kata Fahri, dalam penanganan kasus ini Jokowi justru menjadi korban nama baik karena tidak mengikuti kehendak masyarakat.

Diketahui, pasca Presiden Jokowi bertemu dengan mantan rivalnya Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/1/2015). Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR juga pihaknya akan bertemu dengan Presiden Jokowi guna membicarakan perseturuan antara KPK dengan Polri. Jokowi sendiri memang belum mengambil keputusan atas penyelesaian kasus ini. Ia saat ini masih meminta masukan dari beberapa pihak tak kecuali DPR. (Albar)

Related posts