Sabtu, 25 September 21

DPR Mesti Interpelasi, Buktikan Novanto Atau Sudirman Bermain di Freeport

DPR Mesti Interpelasi, Buktikan Novanto Atau Sudirman Bermain di Freeport

Jakarta, Obsessionnews – Sepekan terakhir Indonesia dihebohkan dengan laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (SS) di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait percakapan Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) bersama pihak Freeport. Namun pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai sikap yang ditunjukkan SS dan SN hanyalah riak-riak di permukaan.

Sebab menurutnya, belum ada tindakan yang jelas antara keduanya dalam menuntaskan laporan percakapan SN. Mestinya kata Noorsy, DPR mengambil sikap politik dengan menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan kebenarannya. Apalagi sampai saat ini juga Presiden Jokowi belum menanggapi secara jelas, mengenai pencatutan namanya dalam rekaman percakapan SN tersebut.

“Setya Novanto dan Sudirman Said itu cuman riak di permukaam. Saya pikir langsung di sourcut saja, DPR tinggal melakukan interpelasi. Ngapain ngumpul-ngumpul di Sentul sampai jam sepuluh, sebelas malam kalau Anda (DPR) tidak memunculkan kebijakan untuk mewujudkan interpelasi atas surat Sudirman Said, di sini harus tegas. Karena peta politiknya internasional yang amat sangat luar biasa,” ungkapnya dalam diskusi “Membongkar Rahasia terdalam Freeport, Siapa yang bohong SS atau SN”, di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Secara tegas Ichsanuddin Noersy menyatakan tidak bisa percaya pada SS dengan alasan berbagai kasus yang menyeretnya. Jadi, ia  menganggap persoalan SN saat ini menyeret Koalisi Merah Putih (KMP) ikut tersandera.

“Kalau persoalan SN itu sudalah, itu kesalahan KMP pake orang yang membuat posisi KMP tersandera, yang tidak mencoba bangkit dengan integritas dan kredibilitas yang tinggi. Yang terjadi di negeri ini adalah peta politik yang saling melegitimasi, empat anggota DPR mengajukan mosi tidak percaya, mendeligitimasi posisi SN dan KMP,” pungkasnya.

Meski demikian Noorsy menilai, hanyalah Jokowi yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan Freeport. “Peran tidak ada pada siapa-siapa, melainkan pada Presiden Jokowi,” tuturnya.

Karena jelas dia, tidak ada bisa diandalkan selain Jokowi.”Sebab, posisi Luhut dengan menempatkan Darmo tidak berdampak positif. Apalagi Riza dan Ari telah pecah kongsinya sejak 8 Juni (2015) lalu,” ungkap Noorsy.

“Munculnya peristiwa 31 Agustus (2015) juga dapat dijadikan alasan untuk mengambil langkah politik (interpelasi). Saat itu ada surat Dirjen Minerba mengatakan dua hal, pertama, Freeport tidak punya itikad baik dan kedua Freeport tidak taat pada UU Minerba. Namun kemudian per 7 Oktober (2015) muncul surat yang menurut Ichsanuddin Noersy isinya bukan izin operasi,” tambahnya.

“Yang paling parah isi surat itu menjanjikan penataan regulasi dan perwenangan yang sesuai dengan kasasi, itu bahaya. Makanya kenapa harus interplasi. Di situ ada pembuktian ada pihak lain ikut campur tangan dalam baleknas khususnya UU Minerba,” bebernyaa.

“Di situ ketergantungan politik. Termasuk pada pertemuan katanya tiga orang SN, SS, dan Presiden, sehingga jelas posisi masalahnya, tinggal mengajukan hak interplasi, hak bertanya. Kita fokuskan saja masalahnya supaya tidak terjadi kegaduhan, kuncinya pada Presiden dan DPR,” sarannya.

“Kalau DPR dalam hal ini teman-teman KMP mau membuktikan bahwa tidak main-main dalam kasus Freeport, maka interplasi diwujudkan,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.