Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding memandang mencuatnya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah buntut dari persoalan rasa keadilan ekonomi dan sosial masyarakat yang tidak terpenuhi.
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi masyarakat semakin sulit, banyak pengangguran dan kemiskinan, akibat ulah para koruptor, negara tiba-tiba diributkan dengan kasus penistaan agama yang itu sifatnya sangat privat. Sehingga persoalan Ahok menambah buruk buruk situasi kondisi dalam negeri.
“Isu Ahok itu hanyalah sebagai pemantik saja. Isu yang sebenarnya sudah lama muncul adalah kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Kamis (24/11/2016).
Melihat situasi ini, Karding menyarankan secara politik pemerintah harus lebih bersikap adil dan berpihak pada masyarakat yang mayoritas ekonomi lemah. Sebab sejauh ini sekelompok masyarakat ini yang tidak mendapatkan keadilan ekonomi.
“Akibatnya mereka dengan ekonomi lemah sangat gampang tersulut emosi, sehingga dengan mudah melakukan aksi. Terus mereka menemukan momentum dengan kasus Ahok ini,” jelasnya.
Misalnya, ia mencontohkan di Azarbaijan yang 99,7 persen penduduknya beragama Islam di mana cenderung militan ketika agama mereka disinggung. Padahal dalam pelaksanaan ajaran agama Islam mereka tidak sekuat seperti di Indonesia.
“Jadi selain harus mengurangi kesenjangan ekonomi, pemerintah juga harus lebih bersikap bijak terkait isu agama,” tambahnya.
Rencananya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Aksi Bela Islam III pada Jumat, 2 Desember 2016 mendatang. Aksi lanjutan itu bertajuk doa bersama untuk negeri. Aksi dilakukan dalam upaya mendesak kepolisian untuk menahan tersangka penistaan agama, Ahok. (Albar)
