Sabtu, 16 Oktober 21

DPR Janji Tax Amnesty Digarap Setelah Reses

DPR Janji Tax Amnesty Digarap Setelah Reses
* Ade Komarudin.

Jakarta, Obsessionnews – ‎Ketua DPR Ade Komaruddin berjanji akan mengerjakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Menurut Ade, setelah reses RUU ini sudah mulai digarap.

“Jadi Tax Amnesty akan berjalan, kita cooling down dulu lah, nanti sehabis reses kita kebut (tax amnesty). Proses di Badan Legislasi (Baleg), proses di DPR akan dilakukan terus,” katanya di DPR, Kamis (25/2/2016).

Menurutnya, DPR dan pemerintah berkepentingan terhadap RUU Tax Amnesty. Sebab, RUU ini dapat menyehatkan APBN yang selama ini selalui mengalami defisit. Dampaknya, perekoniman Indonesia juga semakin membaik.

“‎Ya saya kira kita berkepentingan, Tax Amnesty bagaimana menyehatkan APBNP kita. Jadi tidak ada itu sandera-sandera, segala sesuatu harus diproses dengan baik,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, ia menduga RUU Tax Amnesty tidak berjalan mulus di DPR. Pasalnya, RUU Tax Amnesty sebelumnya sudah pernah dibahas dua kali di DPR, namun selalu gagal.

“Indonesia sudah dua kali menerapkan tax amnesty, tahun 1964 dan tahun 1984. Dari dua kali penerapan tersebut, tax amnesty meleset dari target atau dapat dinyatakan gagal,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/2/2016).

Menurutnya, tidak adil jika Tax Amnesty mengampuni mengampuni para pengemplang pajak dengan menghapuskan denda yang harus dibayarkan. Padahal bisa jadi, ada uang hasil korupsi yang harus dikembalikan kepada negara.

Tidak hanya itu, ia menuturkan, Tax Amnesty juga akan membawa rasa kecemburuan bagi para wajib pajak yang selama ini taat pembayar pajak. RUU ini juga akan sangat rentan digugat di Mahkamah Konstitusi apabila sudah disahkan.
“Apakah ada jaminan keberhasilan penerimaan pajak jika tax amnesty ini diterapkan? Menurut saya, pikirkanlah untuk menyeimbangkan hasil yang didapat dengan besar dan luasnya pengampunan yang diberikan,” ucapnya. ‎

Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan Surat Presiden ke DPR agar RUU Tax Amnesty dapat segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang.‎

Surat Presiden itu sudah dibacakan dalam rapat paripurna, Selasa (23/2/2016), dan akan segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah yang terdiri dari pimpinan DPR, Fraksi, Komisi dan Alata Kelengkapan Dewan.

RUU Pengampunan Pajak adalah inisiatif pemerintah. Ini satu dari tiga Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 yang telah ditetapkan DPR. Total ada 40 undang-undang yang akan dibahas pemerintah dan DPR tahun ini. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.