Jakarta, Obsessionnews.com – Amerika Serikat (AS) mengumumkan bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018). Ia beralasan pangkalan Angkatan Laut itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik.
Terkait hal itu Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyerukan negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan Mike tersebut. Menurut Kharis, kawasan Asia Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer.
“Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik!” tegas Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com, Senin (26/11).
Tak hanya itu. Secara spesifik anggota Fraksi PKS DPR ini mendorong pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya-upaya diplomasi.
“Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia,” kata legislator asal Solo, Jawa Tengah, ini.
Meski Pence menyebut pembangunan pangkalan Angkatan Laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik, banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh China di kawasan Pasifik. Hal tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau Vanuatu telah tercium pihak Australia, dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan Angkatan Laut di Pasifik Selatan. (arh)
Baca juga:
Best Achiever In Legislator Abdul Kharis Almasyhari (Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS)
FOTO Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari Gelar Jumpa Pers
Kharis Kutuk Serangan Tentara Israel ke Gaza
Kharis Dorong Genosida di Myanmar Dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional
