Surabaya, Obsessionnews – DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera mencairkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,5 triliun untuk PT PAL Indonesia dalam RAPBN Perubahan 2014 lalu.
“Anggaran tersebut bukan untuk modal kerja, namun untuk menjalankan misi pembangunan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) berupa pembuatan kapal selam. Karena itu, kami mendesak pemerintah segera mencairkan,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo dalam kunjungannya ke PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Selasa (5/5) sore.
Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI yang tergabung dalam tim Panja Aset BUMN mengakui peranan industri strategis harus dikembangkan, apalagi sudah ada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri strategis.
“Kemandirian itu penting demi industri maritime dan industri alutsista maritime,” katanya.
PT PAL meminta penyertaan modal negara tahun 2015 sebesar Rp 1,5 triliun, untuk digunakan sebagai fasilitas pembuatan kapal selam Kementerian Pertahanan. Kementerian ini membeli tiga kapal selam dari perusahan swasta Korea, yang dua dibuat di Korea dan satu di buat di Indonesia. Serta diminta untuk membuat fasilitas tersebut dengan menunjuk Waskita Karya, badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi.
“Proses pembangunan infrastruktur oleh Waskita Karya terus berjalan. Demikian juga job training tenaga TOT (ahli teknologi) ke Korea. Kita tidak berhenti supaya tidak kehilangan waktu,” ungkap Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah Arifin.
Lebih lanjut Firmansyah mengatakan, apabila anggaran itu sudah turun, maka PT PAL Indonesia bisa lebih banyak yang dilakukan dan bisa lebih cepat. Termasuk pengajuan PMN tahun 2016 sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan infrastruktur kemaritiman di sejumlah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita ingin mengembangkan PT PAL ke wilayah lain. Kita juga harus mendukung program pemerintah poros maritime, diluar industri alutsista,” tegasnya.
Sebelumnya, DPR RI telah mendalami lebih detil terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Bahkan, pembahasan PMN untuk kapal selam digelar beberapa kali dalam wujud rapat pendalaman dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN. (GA Semeru)
