Kamis, 16 September 21

DPR Deadline 10 Hari KPU Bereskan Temuan BPK Rp334 M

DPR Deadline 10 Hari KPU Bereskan Temuan BPK Rp334 M
* Rambe Kamarulzaman

Jakarta, Obsessionnews – Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR RI memberikan waktu 10 hari kepada KPU untuk merampungkan laporan pertanggungjawaban terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal anggaran KPU 2013-2014.

‎”Komisi II DPR meminta kepada KPU dan seluruh jajarannya, untuk segera melengkapi laporan tidak lanjut setiap permasalahan yang menjadi temuan BPK sesuai dengan rekomendasi BPK serinci dan dengan keterangan sebagaimana yang telah disampaikan kepada BPK dengan bukti tidak lanjut dari BPK paling lambat 10 hari,” ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman saat membaca kesimpulan rapat di DPR, Senin (22/6/2015).

‎Menurut Rambe, kesimpulan tersebut diputuskan, untuk mendukung kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta dengan mempertimbangkan struktur KPU yang bersifat hirarkis. “Komisi II meminta KPU untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ‎pihaknya menerima permintaan Komisi II DPR, dan akan berusaha merampungkan laporan keuangan KPU untuk dicocokkan dengan hasil audit BPK. Sejauh ini kata Husni, laporan pertanggungjawaban sudah mencapai 75 persen.

“Setiap Minggunya ada perkembangan kadang-kadang ada perubahan sampai dua digit kadang cuman satu digit tapi terus berkembang,” kata Husni,

Namun, Husni tidak bisa memberikan jaminan dalam waktu 10 hari kedepan, KPU bisa merampungkan laporan. “Kalau 10 hari kita mampu menyelesaikan 80 persen, ya kita akan sampaikan 80 persen, sisanya 20 nanti kita lanjutkan,” jelasnya.

Sebelumnya, KPU kembali disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp334 miliar dalam hasil pemeriksaaan tujuan tertentu BPK RI. Sebagai tindak lanjut temuan, bahkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut hanya ada opsi antara KPU diganti atau Pilkada ditunda. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.