Jumat, 24 September 21

DPR Butuh Waktu 2 Tahun Revisi KUHP

DPR Butuh Waktu 2 Tahun Revisi KUHP
* Adies Kadir

Jakarta, Obsessionnews – Komisi III DPR RI masih disibukkan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hampir setiap bab dan pasal dalam kitab tersebut akan direvisi, sehingga DPR margetkan, revisi akan selesai selama dua tahun ‎dan selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Ini harus di akui memang banyak, tapi kalau di kerjakan secara intensif, 1 tahun atau paling lama 2 tahun bisa selesai,” kata Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir saat dihubungi, Minggu (7/6/2015).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, revisi KUHP ini memang harus ‎dilakukan secara menyeluruh, tidak boleh dilakukan secara bertahap. Sebab, KUHP merupakan UU peninggalan zaman kolonial Belanda yang dianggap tidak lagi relevan diterapkan saat ini. “Jadi idealnya 1 tahun RKUHP selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan adapun pasal-pasal apa saja yang perlu di revisi, ditambah atau dikurangani dalam RKUHP. Pertama, berkaitan dengan batas-batas berlakunya hukum pidana. Kedua, hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan terpidana. Ketiga, kewenangan penuntut pidana.

Keempat, batasan pidana dan perdata. Kelima, pidana pokok yakni hukuman mati, penjara, kurungan, denda. Keenam, pencabutan hak-hak tertentu. Ketujuh, perampasan/penyitaan. ” Dan masih banyak lagi yang perlu di revisi yang perlu pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah, LSM, akademisi dan partisipasi masyarakat,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.