Jumat, 22 Oktober 21

DPR: Bisa Saja BLBI Penyebab Kisruh KPK vs Polri

DPR: Bisa Saja BLBI Penyebab Kisruh KPK vs Polri

Jakarta – Perseturuan yang terjadi antara pihak Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada yang bilang disebabkan karena adanya penanganan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada para obligor Bantuan  Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang kini proses penyelidikannya tengah ditangani oleh KPK.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa ‎mengatakan, kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi bisa juga tidak. Sebab, untuk mengatahui apakah fakta itu benar atau tidak masih sulit untuk dibuktikan secara hukum, sehingga ia tidak mau menebak-nebak sesuatu yang belum pasti.

“Saya nggak tahu, itu bisa saja iya bisa saja tidak,” ujarnya kepada Obsessionews.com di DPR, Selasa (27/1/2015).

Menurutnya, ia mengaku tidak mau berbicara banyak soal kasus di luar hukum. Penanganan kasus BLBI di KPK memang adalah persoalan hukum. Namun, jika itu dikaitkan dengan kasus penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan kisruh antara Polri dan KPK, kata Desmond itu persoalan hukum masih kubur.

“Kalau saya menjawab di luar persoalan hukum susah,” akunya.

Selebihnya politisi Partai Gerindra itu enggan berkomentar lebih banyak mengenai persoalan tersebut. Meski dikenal sebagai seorang politisi Senayan, ia tetap berkilah bahwa upaya pelemahan yang dilakukan oleh Polri kepada KPK, penyebabnya tidak lain adalah kasus SKL BLBI.

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri disebabkan karena kasus SKL BLBI. Menurutnya, kondisi saat ini tidak jauh beda dengan kondisi sebelumnya dimana pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konflik antara KPK Vs Polri pernah terjadi yang penyebabnya adalah kasus Bank Century.

“Kalau Cicak versus Buaya dulu itu kan karena soal kasus Bank Century. Nah, sekara itu apa? Saya melihat sih kasus BLBI,” ujar Adhie di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Kasus SKL BLBI memang terjadi pada saat Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sesuai Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Menurutnya, dengan adanya kasus ini bisa menjadi alat bagi KPK untuk memanggil Megawati. Karena itu, untuk mencegah hal itu dibuatlah konflik antara Polri dengan KPK.

“Bagaimana kalau Megawati dipanggil KPK, kemudian ditetapkan sebagai tersangka,” paparnya.

‎Diketahui, hubungan KPK ‎dengan Polri memang tengah memanas Calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus rekening gentut. Tidak lama kemudian, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus pengerahan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Mantan Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi, sudah diperiksa KPK pada 10 Desember 2014 lalu, untuk diminta keterangan selama 8 jam terkait penyelidikan kasus penerbitan SKL BLBI. Laksamana mengaku dicecar soal masalah penerbitan SKL untuk Sjamsul Nursalim yang saat itu sebagai pemilik BCA.

Saat terjadi krisis moneter tahun 1998, Bank Indonesia menggelontorkan uang untuk membantu 48 bank sebesar Rp147,7 triliun alias BLBI. Belakangan, pemerintah tiba-tiba menerbitkan SKL kepada beberapa obligor penerima BLBI, padahal kewajiban utang sejumlah obligor tersebut belum terpenuhi. SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2002 yang saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri.

Meski debitor BLBI hanya membayar tunai 30 persen kewajibannya dan 70 persen dalam bentuk sertifikat aset kepada BPPN, namun berkat diterbitkannya inpres tentang release and discharge serta SKL itu, sejumlah obligor itu pun dianggap sudah menyelesaikan utangnya. Inpres serta SKL itu pula kemudian yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk segera mengeluarkan SP3 kepada beberapa obligor yang dianggap bermasalah. Padahal berdasarkan hasil audit BPK, akibat BLBI ini negara dirugikan sebesar Rp138,4 triliun. BPK menyatakan, penggunaan dana tersebut tidak jelas ke mana. (Albar)

Related posts