Jakarta – Keluarnya wacana Menteri Badan Usah Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang ingin menjual obligasi Pertamina di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah menunda kebijakan – kebijakan disektor yang dianggap strategis, agar pemerintah dapat konsen dengan polemik yang ada di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menegaskan agar pemerintah untuk menunda dahulu semua keputusan terkait kebijakan di sektor-sektor strategis.
“Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk menunda hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis,” ujar Taufik kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Seharusnya, menurut Taufik, pemerintah yang mengaku konsen dengan polemik di parlemen yang terlihat dari munculnya surat edaran agar menteri dan setingkatnya tak hadir di DPR, hingga dualisme di parlemen berakhir. Untuk itu, langkah pemerintahan Jokowi – JK untuk tidak mengambil kesempatan di tengah pengawasan DPR RI yang sedang lemah.
“Karena ini kan pemerintah konsen dengan polemik di DPR, maka seharusnya pemerintah menunda kebijakan strategis itu,” ungkapnya.
Sebab, lanjut dia, tidak mungkin jalan sendiri, meskipun BUMN ini ada BI (Bank Indonesia) sekalipun yang independen, tetapi kan ujungnya pada fungsi pengawasan DPR RI. “Kita harap ditunda dulu,” pungkas Taufik. (Pur)
