A.Rapiudin
Jakarta– Komisi X DPR memberi apresiasi atas hasil investigasi Ujian Nasional (UN) yang dilakukan Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud). Namun, sanksi yang dijatuhkan tidak cukup hanya hanya pada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud).
“Seharusnya yang bertanggung jawab mestinya mulai dari Mendikbud, BNSP hingga Balitbang Kemdikbud,” kata anggota Komisi X DPR Herlini Amran di Jakarta, Kamis (16/5).
Menurut Herlini, Komisi X DPR belum mengambil sikap terkait hasil investigasi UN. Sebab, hingga kini Komisi X DPR belum menerima laporan dari Kemdikbud.
“Kami masih menunggu laporan dan pertemuan dengan Mendikbud Muhammad Nuh untuk membahas masalah ini,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Mendikbud Muhammad Nuh telah melaporkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kisruh pelaksanaan UN kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan hasil investigasi dari sisi pelaksanaan UN, mengungkap empat penyebab keterlambatan naskah di 11 Provinsi. Pertama,
dari segi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terlambat. Jadi proses tender itu sebenarnya selesai 26 Februari 2013, tetapi karena DIPA nya itu baru selesai 13 Maret, kontrak baru bisa dilakukan tanggal 15 Maret.
Kedua, ditemukan ada kelemahan dalam manajemen di dalam kementerian dalam mengantisipasi keterlambatan dari penyelenggara UN, yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), bekerjasama dengan litbang, direktorat, provinsi, dan perguruan tinggi.
Ketiga, dari sisi percetakan, salah satu diantaranya kelemahan mengelola percetakan itu menyebabkan sampai dengan terlambat. Dan keempat dari pengadaan naskah. Namun, yang satu ini baru akan disampaikan ke publik 1-2 minggu ke depan.
