Kinerja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump selalu mengundang sorotan dari banyak pihak dan sudah beberapa kali menghadapi usulan pemakzulan, tetapi rencana itu berhenti di tengah jalan.
Sekarang, rencana pemakzulan Presiden Trump memasuki babak baru setelah DPR AS meloloskan sebuah resolusi untuk memformalkan proses tersebut.
DPR AS pada Kamis (31/10/2019), dalam sebuah voting bersejarah, mensahkan resolusi untuk memformalkan proses pemakzulan Trump. Rancangan resolusi usulan Demokrat ini memperoleh dukungan 232 suara berbanding 196. Dengan begitu, semua proses dengar-pendapat yang terkait dengan pemakzulan Trump akan digelar secara terbuka.
Ini untuk ketiga kalinya dalam sejarah modern AS, di mana DPR mendukung resolusi untuk meresmikan proses pemakzulan presiden.
Resolusi juga menjamin hak-hak Trump dan kehadiran para pengacaranya dalam proses penyelidikan. Mayoritas anggota DPR mendukung keputusan Demokrat. Namun seluruh anggota Republik dan dua anggota Demokrat menolak resolusi tersebut.
Anggota DPR dari fraksi Demokrat, Hakeem Jeffries mengatakan penyelidikan untuk pemakzulan Trump bukan berarti menempatkan Demokrat berhadap-hadapan dengan Republik, tetapi ini adalah kebenaran versus kebatilan.
Sebaliknya, kubu Republik menuding Demokrat telah mengambil langkah sepihak, tanpa memperhatikan orang-orang yang menolak resolusi tersebut.
Juru bicara Partai Republik di DPR AS, Kevin McCarthy menuturkan alasan para anggota Demokrat untuk meloloskan proposal tersebut sama sekali tidak memuaskan dan pengesahan resolusi itu telah membuat negara malu.
Gedung Putih mengecam pemungutan suara di DPR. Juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham mengatakan resolusi itu “gagal memberikan proses hukum apa pun kepada pemerintah, dan menyebutnya “tidak konstitusional.”
Trump dalam reaksi pertamanya menulis di akun Twitternya, “Itu perburuan penyihir terbesar dalam sejarah Amerika!”
Trump menekan pemerintah Ukraina agar membuka penyelidikan terhadap Joe Biden dan putranya Hunter Biden. Mantan wapres AS ini akan menjadi rival Trump dalam pilpres 2020 nanti.
Resolusi itu akan menentukan tahap berikutnya dan menetapkan prosedur untuk penyelidikan Trump.
Komite Intelijen DPR akan melanjutkan upaya penyelidikan dan menggelar pertemuan dengar-pendapat secara terbuka. Kemudian hasil-hasil penyelidikan dilaporkan kepada Komite Hukum DPR. Komite ini akan mempelajari laporan tersebut dan memberikan usulan mengenai berbagai masalah termasuk pelaksanaan pemakzulan Trump.
Dengan resolusi ini, kubu Demokrat berharap proses penyelidikan akan mengurangi popularitas Trump dan bahkan memaksanya untuk menarik diri dari pertarungan pilpres 2020. (ParsToday)
