Sabtu, 25 September 21

DPR: Anggaran Pendidikan Rp 400 Triliun Harus Diprioritaskan untuk UNBK

DPR: Anggaran Pendidikan Rp 400 Triliun Harus Diprioritaskan untuk UNBK
* Anggota DPR Komisi X Ridwan Hisjam bersama mantan Mendikbud Anies Baswedan.

Banjarmasin, Obsessionnews.com – Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengatakan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah salah satu sistem terbaru yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam menghadapi ujian nasional sejak tahun 2014. Namun diakui sistem ini belum bisa diterapkan secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Ridwan saat memimpin Rombongan Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Anggota Komisi X DPR RI ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ridwan bersama anggota ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi pendidikan di Banjarmasin khususnya untuk UNBK.

Berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalsel, Pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Kalsel untuk tingkat SMA sudah dapat dilaksanakan 50 persen memakai Komputer dan 50 persen tanpa Komputer. Sementara SMK sudah dapat dilaksanakan 100 persen dengan Komputer.

Mendengar pemaparan itu, Ridwan menyayangkan kenapa program yang sudah canangkan pemerintah sejak tahun 2014 belum juga bisa direalisasikan di semua sekolah seluruh Indonesia, khususnya di daerah dan tempat-tempat terpencil.

“Agar siswa-siswa memakai komputer tablet sampai saat ini belum terlaksana, diharapkan kalau sudah dapat disiapkan oleh Pemerintah. Di mana komputer itu tidak hanya dapat dipakai saat ujian saja tetapi proses belajar mengajar juga dapat memanfaatkannya dengan mengisi software-software pendidikan sehingga kwalitas anak didik Indonesia dapat meningkat kwalitasnya di masyarakat ASEAN,” ujarnya, Sabtu (22/4/2017).

Tidak hanya di Samarinda kondisi yang sama juga diketahui Ridwan saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Ia mengungkapkan ada 18.900 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajt di Aceh masih mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Padahal, seluruh sekolah sudah menerapkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Menurutnya banyaknya siswa yang masih belum mengikuti UNKP karena ada tiga faktor. Pertama soal listrik yang kerap byar pet (padam-nyala) dalam sebulan terakhir, tidak ada koneksi jaringan internet dan terakhir kurang kesiapan sekolah untuk menerapkan UNBK.

“Kita berharap dari hasil dialog tadi, disimpulkan agar pada tahun 2018 seluruh siswa se-Indonesia sudah melaksanakan UNBK 100 persen dan tidak ada kesenjangan antar Sekolah dan daerah di Indonesia,” terang Ridwan.

Karena itu, Ridwan mengusulkan kepada Pemerintah agar alokasi dana Fungsi Pendidikan sebesar 20 persen APBN atau sebesar Rp 400 Triliun dapat dipakai perioritas pertama untuk komputerisasi. “Sekolah-sekolah di Indonesia setelah itu sisanya barulah untuk anggaran transfer daerah dan 20 Kementerian/Lembaga lainnya,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi X DPR melaksanakan Kunspek dalam pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan sarana prasarananya di tiga tempat. Yakni ke Provinsi Sumut, Jabar dan Kalsel terhitung sejak tanggal 21 hingga 23 April 2017.

Dalam kunjungan kerja di Banjarmasin dihadiri dari unsur Guru SMA/SMAK/SMP/Madrasah Tsanawiyah, Dewan Pendidikan, PGRI, BNSP, Dinas DikBud dan pemangku pendidikan lainnya di tiga kota provinsi tersebut.

Sebelumnya Irjen Kemendikbud Daryanto mengatakan, sebanyak 1.146.341 siswa mengikuti UNBK serta 666.878 siswa yang masih mengikuti UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Dengan rincian 20.553 sekolah di Indonesia menyelenggarakan UN. (Albar).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.