Senin, 27 September 21

DPD Tak Perlu Gedung di Daerah, Pinjam DPRD Saja!

DPD Tak Perlu Gedung di Daerah, Pinjam DPRD Saja!

Jakarta, Obsessionnews – Berbagai kalangan menolak rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan anggaran Rp20 miliar tiap provinsi/ibukota. Pakar hukum yang juga doktor lulusan Universitas Indonesia (UI) Kolier menilai, uang Rp20 miliyar yang diperuntukan bagi empat anggota DPD RI tiap daerah hanya menghammbur-hamburkan uang rakyat.

Menurut Kolier, ada beberapa alasan rencana pembangunan gedung DPD tersebut harus dibatalkan. Pertama, kondisi ekonomi kita yang kurang menguntungkan. Kedua, kantor tersebut hanya untuk kepentingan empat orang, dimana mereka lebih banyak tinggal di Jakarta atau tidak dipakai. Ketiga, biaya maintenance (pemeliharaan) gedung tidak sebanding dengan manfaatnya.

“Untuk menyerap aspirasi tidak harus melalui gedung, tapi bisa melalui media cetak, media elektronik, melakukan komunikasi yang dijalin dengan masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD. Namanya juga DPD, kantornya di Jakarta, bukan DPRD yang kantornya di daerah,” ungkap Kolier melalui selulernya kepada obsessionnews.com, Senin (15/6/2015).

Senada pula, dosen Uhamka Jakarta, Kendari Hariman Satria, menegaskan pembuatan gedung harus berbanding lurus dengan performa kinerja anggota DPD yang secara konsistusi ditugaskan untuk memperjuangkan nasib daerah di pusat.

“Jika memang prestasi DPD sudah mentereng hingga mengalami overload pekerjaan maka permintaan gedung baru juga tak dapat dimunafikan. Namun dalam kondisi sekarang rasanya tidak rasional bagi anggota DPD untuk memberntuk kantor perwakilan mewah di tengah semakin terhimpitnya kondisi ekonomi masyarakat. Cara hidup borjuis DPD seperti saudara kandungnya (DPR) mutlak ditolak,” tegasnya,

Guru Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Taswin, juga menilai pengadaan gedung baru DPD dengan dana Rp20 miliar setiap 4 orang adalah mubazir. “Masih banyak kebutuhan yang sangat vital untuk kepentingan rakyat. Ngapain buat gedung mewah, semakin parah saja wakil rakyat kita ini,” pungkasnya.

Staf ahli DPD RI Rahmat Hidayat menyerukan alokasi Rp20 miliar untuk pembangunan gedung DPD harus dibatalkan, meski konstitusi menganjurkan perlunya gedung itu dibangun. “Di tengah sulitnya perekonomian saat ini, pengalokasiaan anggaran tidak rasional bagi kebutuhan negara dan harus dihindarkan dan kita semua patut mengontrol prioritas alokasi anggaran pembangunan itu,” tegasnya.

Pengusaha muda Ilham menyarankan agar anggota DPD menempati saja kantor DPRD daerah dimasing-masing. “Menurut saya tidak ada salahnya minta ruang untuk anggota DPD di setiap kantor DPRD tingkat I, tinggal bersurat ke Gubernur dan ketua DPRD tingkat I, mungkin ini satu solusi,” usulnya.

Advokat Hermawin Taslim mengungkapkan, gedung DPD RI di Palembang empat lantai yang dihibahkan Gubernur Alex Nurdin, ternyata sudah enam bulan terkunci. “Rakyat marah empat lantai untuk empat orang, rumah aspirasi tidak ada gunanya,” bebernya.

Sedangkan warga Madura, Muksid melalui selulernya menyatakan, masyarakat Madura tidak perlu gedung tetapi butuh perbaikan jalan desa secepatnya, dan kekeringan teratasi secepatnya. “Uang rakyat jangan dialihkan untuk gedung saran dan aspirasi bisa lewat FB, Twitter, BBM atau SMS, bukan gedung!” serunya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.