Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Derah (DPD) RI, Laode Ida, geram melihat sikap kalangan DPD sekarang yang begitu ngotot ingin membangun gedung DPD Provinsi/Ibukota dengan nilai di atas Rp20 miliar per gedung. Laode mengatakan, dirinya selama 10 tahun menjabat pimpinan di DPD adalah orang yang pertama menolak mentah-mentah terhadap niatan pembangunan dan pengalokasian dana yang tinggi itu karena hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Laode mengungkapkan, memang sudah lima tahun lalu penyuaraan pembangunan DPD ditiap provinsi/ibukota sudah digulirkan, para anggota DPD RI sangat ngotot untuk bangun kantor di daerah. Dan menurutnya, Irman Gusman yang dua periode menjabat Ketua DPD adalah bagian motor penggeraknya.
“Saat masih ada saya secara pribadi menolak atas rencana itu. Saya tidak melihat urgensi pembangunan gedung, bahkan hanya sebaggai pemborosan uang negara, mubazir. Coba saja simulasikan, apa manfaatnya,” ungkapnya kepada obsessionnews.com, Jumat (12/6/2015).
Ia pun menilai, DPD secara konstitusi nihil kewenangan, hanya ornamen demokrasi. “Lalu kantor itu mau digunakan untuk apa? Konsep mereka yang ngotot itu: untuk tempat kerjanya empat anggota DPD saat tugas di daerah. Lha, mau kerja apa? Tampung aspirasi? Mau dipaksakan ke mana aspirasi yang ditampung itu? Kan anggota DPD tak punya kewenangan untuk memaksa. Jadi, lagi-lagi hanya ornamen saja, aneh kan,” keslanya.
Laode mengakui kalau DPD tidak memiliki wewenangn memperjuangkan aspirasi rakyat, sebab DPD memilikin kelemahan yang lemah. “Jangan-jangan nanti hanya akan jadi tempat masyarakat di daerah, khususnya yang kritis, untuk caci maki atau permalukan mereka yang membanggakan diri sebagai pejabat itu. Yang pasti, gedung itu hanya akan gerogoti uang rakyat,” pungkasnya.
Menurutnya, biaya pemeliharaan tiap tahun yang bisa capai miliyaran rupiah, gaji dan honor-honor karyawan yang juga nilai tak kecil, alat tulis menulis, biaya rapat, sampai pada kendaraan dinasnya. Semua itu akan dibebankan pada uang rakyat (lewat APBN), padahal produknya tak akan ada gunanya.
“ Ya, karena kewenangannya yang lemah, karena DPD tak bisa maksa atau tak mengambil putusan. Wow, hebat saja DPD itu, dimanjakan menghabiskan uang rakyat secara sia-sia,” geramnya.
Laode juga mengungkapkan alasan yang sering dijadikan acuan oleh Irman Gusman adalah jalankan perintah UU MD3. “Padahal salah kaprah, akibat dangkal pemahaman tentang konsep kantor perwakilan. Dan itu sebenarnya sudah sering saya sampaikan pada Irman. Hanya saja, karena yang bersangkutan pebisnis, kita smua sudah tahu apa maksud di balik pemaksaan untuk bangun gedung semewah itu,” tuturnya.
Sedangkan mantan anggota DPD Adhariani mengaku kecewa dengan tugas dan kinerja DPD daerah yang tidak berperan selama ini. “ Di daerah saya hari ini anggota DPD-nya tidak ada yang bersuara, makan gaji buta, apalagi persoalan rakyat, ada yang berani ngomong? Makanya perlu pembenahan menyeluruh akan keberadaan lembaga DPD RI,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) advokat Petrus S, menganggap kebanyakan anggoota DPD sampai pensiun tidak memahami tugas utamannya dan hanya menikmati fasilitas negara. Hal sama juga diungkapkan advokat Hermawi Taslim mengatakan sepertinya Irman seolah-olah besok akan terjadi (eksekusi) padahal tidak merubah apa-apa. “Kalau orang Padang bilang, DPD itu ibarat pepatah “Ada tidak menggenapkan, tidak ada pun tidak mengganjilkan,” ujarnya sembari ketawa. (Asma)
