Rabu, 29 September 21

DPD Macan Ompong, Jangan Hamburkan Duit Rakyat!

DPD Macan Ompong, Jangan Hamburkan Duit Rakyat!

Jakarta, Obsessionnews – Konsultan Alumni S3 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ajie Polondu menilai, pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan nilai Rp20 miliar per provinsi, hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat sebagai pelengkap penderita dalam struktur kenegaraan Indonesia.

“Padahal DPD tidak memiliki kewenangan eksekutor terhadap suatu vital bagi rakyat. Mau sok-sokan juga membangun gedung mewah di setiap ibukota provinsi. Tidak sebanding antara duit ratusan milyar rupiah yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan Kantor di setiap Ibu kota Provinsi dengan apa yang akan diperbuat oleh DPD RI terhadap Rakyat dan Daerah yang diwakilinya,” ungkapnya kepada obsessionnews.com melalui BBM-nya, Senin (15/6/2015).

Ia juga menilai selama pimpinan DPD ditinggalkan oleh Laode Ida, kebijakan DPD RI semakin amburadul dan tidak pro rakyat. ” Kalau masih ada Kakanda Laode Ida ya masih ada kontrol internal untuk memfilter kebijakan-kebijakan mubazir yang tidak pro rakyat dan daerah. Tetapi setelah Kakanda Laode Ida tidak memimpin DPD RI, maka pimpinan dan Anggota DPD RI semakin lupa diri terhadap kepentingan rakyat dan daerah,” pungkasnya.

Katanya semua orang juga tahu kalau DPD RI sebagai pelengkap penderita dalam struktur kenegaraan kita dan sebagai negara lembaga DPD RI itu sangat ompong tidak memilki kewenangan sebagai eksekutor kebijakan negara. “DPD RI sebagai ‘Macan Ompong’ kok mau juga hambur-hamburkan uang rakyat dengan dalih untuk kepentingan Rakyat dan Daerah padahal tidak bisa berbuat apa-apa untuk Rakyat dan Daerah yang diwakilinya. PARAH…!!!!!!”, tuturnya.

Mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengatakan kalau lembaga DPD itu ompong sebab setiap kebijakan diambilnya untuk kepentingan ditiap daerah yang diwakilinya harus mengemis dulu di DPR RI. “Dan DPR RI belum tentu mengabulkan apa yang diajukan dan diusulkan oleh DPD RI. Lalu untuk apa gedung-gedung mewah dibangun disetiap ibukota provinsi ? Apakah Pimpinan dan Anggota DPD RI hanya bisa bekerja menyerap aspirasi daerah dan rakyat kecuali dibangunkan dulu gedung-gedung mewah di Ibukota Provinsi ? ,” tanyanya.

Menurutnya tidak perlu membanguan gedung-gedung mewah disetiap ibukota Provinsi. Katanya sangat tidak sebanding antara kebijakan ompong DPD RI yang berdampak pada ibukota provinsi apalagi senilai dengan puluhan miliar untuk membangun gedung mewah. “Kalau saya liat Gedung Ex Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipakai oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sangat representatif untuk menjadi Kantor Perwakilan DPD RI di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,” paparnya.

Untuk kepentingan Rakyat dan Daerah ataukah untuk kepentingan Pimpinan dan Anggota DPD RI. “Menghambur-hamburkan uang rakyat ditengah krisis seperti sekarang ini adalah sikap yang sangat memalukan, memilukan, memuakkan dan menjijikkan. Ayo… Tolak Mega Proyek Mubazir Pembangunan gedung-gedung DPD RI disetiap Ibukota Provinsi ,” imbaunya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.