Jumat, 28 Januari 22

DPD Jateng Ajukan RUU Kekerasan Seksual ke Prolegnas

DPD Jateng Ajukan RUU Kekerasan Seksual ke Prolegnas

Semarang, Obsessionnews – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) bermaksud mengajukan Rencana Undang-undang (RUU) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak untuk kemudian masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Anggota DPD RI asal Jateng, Denty Eka Widi Pratiwi menyatakan, pembuatan RUU lantaran banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak sudah sangat mengkhawatirkan.

“Kekerasan seksual pada anak dan perempuan sudah sangat mengkhawatirkan namun, RUUnya belum ada. Untuk itu, kita usahakan masuk Banggar prioritas prolegnas,” ucapnya saat diskusi Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng di sekretariat DPD RI Jateng, Rabu (5/8/2015).

Dalam insiasi RUU, Denty menekankan pentingnya penjeratan hukum bagi pelaku. Termasuk juga program penanganan trauma baik secara psikologis serta hak-hak korban yang wajib dilindungi oleh negara.‬

“Jadi ada aspek prefentif, kuratif, dan rehabilitatif yang komorehensif. Diatur juga peran keterlibatan negara harus lebih besar dalam penanganannya. Karena negaralah yang memiliki power dalam hal penanganannya,” jelasnya dihadapan peserta dan Jurnalis Perempuan (Jupe) Jateng.

DPD Jateng

Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang tercatat pada tahun 2014, terdapat 244 kasus kekerasan, dengan 39 diantaranya terjadi pada anak. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan seksual pada anak perempuan saja, melainkan juga anak lelaki.

“Hanya ada 30 persen dari 39 kasus itu yang sudah P21 di Pengadilan (berkas lengkap dan masuk dalam persidangan). Karena minimnya bukti. Padahal mereka benar-benar mengalami kekerasan seksual,” kata Petugas Pendamping Korban (PPK) PPT Seruni, Ninik Jumoenita.

Lebih lanjut, pelayanan penyembuhan mental dan psikis korban tak sepenuhnya dilakukan. Akibatnya, korban mengalami trauma dan sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Ia berharap bidang perekonomian dan pemberdayaan perempuan bisa saling berintegrasi. Sebab, hingga saat ini belum ada korelasi yang baik antar instan terhadap penanganan masalah korban.

“Termasuk mendorong agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk bisa memberdayakan dirinya,” pungkasnya. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.