Blang Pidie, Obsessionnews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rafli Kande, mendukung Kebijakan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Jufri Hasanuddin, yang berkomitmen untuk menghentikan pertambangan di Aceh Barat Daya.
Menurut Rafli, perlu adanya kajian-kajian mendalam tentang pengelolaan Sumber daya Alam yang ada di Aceh, apalagi berbicara tentang Sumber Daya yang tidak dapat diperbaharukan, sangat memerlukan ekstra kehati-hatian karena bumi ini bukan hanya untuk kita saat ini tetapi untuk anak cucu kita kemudian.
“Saya mendukung langkah dan kebijakan bupati.Aceh Barat Daya dan Saya siap mewakafkan diri untuk hal ini. Perlu di ingat, limat tahun lagi generasi kita akan menanggung akibat dari perusakan lingkungan,” kata Rafli kepada Obsessionnews via seluler, Senin (20/4/2015).
“Para pemilik modal kembali ke Negara asalnya. Dalam beberapa hari ini saya akan berkoordinasi dengan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) mengenai permasalahan ini,” ungkap Senator asal Aceh ini usai pertemuan dengan Bupati Aceh Barat Daya dan Advokad Afdhal Kasim Advokat di Jakarta, hari ini.
Rafli juga menjelaskan tentang sikap dan komitmen Bupati Aceh Barat Daya tersebut yang dinilainya sungguh arif.
“Yang saya tahu beliau cukup lama berhadapan dengan pelaku bisnis baik skala kecil maupun besar dan beliau sadar betul tentang sektor pertambangan menjadi primadona banyak pihak. Ini harus bersama-sama kita demi kemashalahatan rakyat Aceh dan demi anak cucu kita,” tegas Rafli.
“Mudah-mudahan tidak ada oknum Pertambangan yang membujuk beliau agar mengizinkan eksplorasi kembali. Dan saran dari saya, Kalaupun nanti jika ada dan tidak bisa dihindari pihak perusahaan tambang yang melakukan akan melakukan eksplorasi, maka pihak perusahaan harus membangun pabrik pengolahan bahan bakunya di daerah setempat (smelter) dengan begitu daerah akan mendapatkan PAD dan masyarakat sejahtera, walaupun demikian semua itu tergantung kepada Bupati sebagai pimpinan daerahnya,” tambahnya.
Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Aceh. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang sering disingkat dengan singkatan Abdya ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan.
Abdya adalah salah satu tujuan investasi pertambangan nasional, bahkan dunia. Bukan tanpa alasan. Sebagai salah satu pusat perdagangan di Pantai Barat dan Selatan, Abdya memiliki ragam potensi sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Selain bijih besi, diperkirakan tanah Abdya mengandung emas dan logam mulia lainnya hingga, kandungan minyak dan gas bumi yang belum tersentuh. (Agung Sanjaya)
