Jumat, 17 September 21

DPD Dorong Percepatan RUU Perlindungan Pekerja

DPD Dorong Percepatan RUU Perlindungan Pekerja

Jakarta, Obsessionnews – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai konstituen/ representasi daerah mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), Yohana Yembise di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/7/2015).

“Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri diharapkan dapat menjadi Undang-undang sebagaimana sesuai dengan prioritas program legislasi nasional. Selain itu dalam RUU ini juga turut mendorong pemerintah daerah agar dapat mendukung program peningkatan kualitas tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di daerah” ujar senator asal DKI.

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menambahkan, dalam konteks masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) wanita atau TKW yang tidak kunjung usai memang bukan tugas Menteri Pemberdayaan Perempuan saja tetapi kerjasama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan Kementrian Tenaga Kerja sampai kita bisa mendidik perempuan-perempuan pekerja ini sebagai bagian upaya peningkatan kualitas tenaga kerja wanita.

Selain itu, lanjut Hemas, untuk penempatan tenaga kerja wanita dengan latar belakang daerah asal dari wilayah Timur Indonesia juga tidak tepat, seperti TKW asal NTT ditempatkan di wilayah Malaysia, tentu berbeda kebudayaan dan kepercayaan.

“Hal inilah yang kemudian memunculkan kejadian timbulnya kekerasan pada mereka, oleh sebab itu tenaga kerja wanita harus di didik agar bisa menjadi tenaga kerja yang profesional, sehingga meminimalisir terjadinya kekerasan dan human trafficking bagi tenaga kerja wanita tersebut”, tandas Senator asal DI Yogyakarta.

Yohana Yembise

Sementara Yohana Yembise menjelaskan tentang pengoptimalan kerjasama antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Tahir Foundation meliputi target dan sasaran, ruang lingkup, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan. “Program kerja yang bekerja sama dengan pihak swasta ini diharapkan dapat menjadi pilot project yang dapat berkelanjutan,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, keluaran program dapat terukur dan sesuai target pemerintah, karena program ini adalah program pertama yang dilakukan Kementrian PP&PA selama Indonesia berdiri dengan mengurus beribu-ribu perempuan untuk di didik dan itu tidak mudah.”Kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak termasuk DPD,” tambahnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.