Jakarta – Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menegaskan, program subsidi untuk perumahan tidak dihapus. Namun subsidi berbentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan untuk rumah susun atau flat, bukan rumah tapak.
“Tahun 2015 tetap kita anggarkan FLPP, tapi hanya untuk rumah susun. Sedangkan untuk rumah tapak sudah tidak ada,” kata Djan Faridz dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Menurut Djan Faridz, lahan di Indonesia sudah semakin sempit, termasuk pula untuk lahan pertanian dan masyarakat di Indonesia dinilai harus dibiasakan tinggal di rumah susun. Apalagi, ujar dia, masyarakat Indonesia juga sebaiknya tidak bergantung terhadap impor makanan, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
Djan Faridz menyebutkan, masyarakat harus dibiasakan tinggal di rumah susun seperti pada era Presiden Soeharto, Perumnas juga kerap membangun rumah susun yang hingga kini masih ditempati.
“Ini karena masyarakat belum terbiasa saja. Dulu saja Perumnas membangun rumah susun 5 lantai zaman Soeharto , masih ditempati dan orang berebut rumah itu. Sekarang belum terbiasa saja,” tuturnya.
Rumah susun di Jakarta yang hingga kini masih berdiri itu antara lain ada di Cipinang dan Tanah Abang.
Sedangkan, Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Maryono mengatakan, Bank BTN akan tetap fokus pada bisnis pembiayaan perumahan. Potensi perumahan masih sangat besar dan BTN sebagai bank fokus dapat memiliki portofolio pembiayaan hingga 85 persen. Sementara bank umum terkendala regulasi karena portofolio mereka maksimal hanya 20 persen.
“Sedangkan, Bank BTN adalah Bank khusus, jadi tidak bisa dibatasi. Karena potensi bisnis dan perannya yang sangat besar, Bank BTN akan menjadi besar sebagai mortgage bank di Indonesia,” kata Maryono.
Sementara itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan menyiapkan lahan seluas 100 hektar yang digunakan untuk membangun satu kompleks rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
“Saat ini kita sedang menyusun rencana pembangunan rusunawa di wilayah ibukota. Maka dari itu, kita akan membutuhkan lahan yang luas untuk merealisasikan rencana tersebut,” kata Direktur Utama PT Jakpro Budi Karya Sumadi di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut dia, beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait lahan tersebut, antara lain lokasi lahan tidak boleh jauh dari pusat perekonomian dan harus didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai.
Sementara itu, Indonesia Property Watch menginginkan fungsi koordinasi dan sosialisasi Kementerian Perumahan Rakyat perlu segera dibenahi untuk mengatasi permasalahan perumahan rakyat di Tanah Air.
“Dari semua permasalahan yang ada terdapat kata kunci yang membuat Kemenpera sulit bergerak. Kata kunci tersebut adalah koordinasi dan sosialisasi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.
Ali memaparkan, faktor lahan atau tanah yang menjadi penentu penyediaan rumah rakyat terletak di wilayah pemerintah daerah yang tidak berada di bawah Kemenpera sehingga masalah koordinasi tidak berjalan baik.
Sebelumnya, Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto menegaskan pemerintah perlu memperhatikan dorongan terhadap kebijakan yang bakal dapat memperbanyak sisi suplai perumahan guna mengatasi back log.
“Dari sisi suplai belum maksimal untuk mengatasi back log (kekurangan perumahan), padahal kesuksesan dalam sektor perumahan adalah dari memenuhi sisi suplai,” kata Himawan Arief Sugoto.
Dirut Perumnas mengingatkan jumlah back log saat ini telah mencapai sekitar 15 juta rumah padahal pasokan dari beragam pengembang diperkirakan hanya mencapai sekitar 200.000 rumah per tahun.
Menurut data dari Kementerian Perumahan Rakyat, angka defisit rumah masih tinggi yakni telah mencapai sekitar 15 juta unit. Ini artinya 15 juta keluarga belum memiliki rumah.
Semoga saja, pemerintahan baru bisa menekan defisit rumah. Sehingga program rumah layak huni, yang terjangkau semua kalangan, semakin banyak dibuat. Amin.
