Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menilai percakapan antara Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik yang beredar di You Tube beberapa hari yang lalu dapat ditafsirkan berbeda oleh publik. Oleh karena itu, KPU harus hati-hati sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu karena yang ditakutkan, keakraban KPU dapat ditapsirkan berbeda oleh publik.
“Itu maksudnya apa, bisa menimbulkan salah tafsir orang. Kalau menyangkut kelembagaan, saya mengingatkan ketua KPU agar berhati-hati, ini dua kelompok yang sangat kuat. Ini soal etika pula,” ujar Jimly di Gedung DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).
Menurut Jimly, walaupun isi subtsansi tidak adanya intervensi, tetapi orang bisa memberi kesan akrab antara Presiden dan lembaga KPU. Jadi, kata Jimly, etika bukan hanya substansi, tapi pencitraan. Untuk itu KPU harus menunjukkan suatu lembaga yang independen.
“Maka KPU harus independen dan kelihatan independennya. Hal-hal yang bisa menimbukkan dugaan harus dicegah dan dihindari,” ungkapnya.
“Dalihnya presiden kepala negara iya, tapi presiden juga ketua partai tentu berpihak. Maka harus berhati-hati. Niat baiknya baik, bagus ya kita puji,” tambahnya.
Sementara itu, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Riskiyansyah mengungkapkan, dalam memutuskan sesuatu KPU sudah sesuai dengan kondisi yang sudah ada dan percakapan itu suatu usulan dari kepala negara. Jadi, KPU dari awal sampai akhir ini proses keputusannya tidak diintervensi oleh pihak siapapun.
“Kalau pun itu memang bentuk usulan, saya pikir usulan banyak dan itu menjadi masukan bagi dalam proses pleno. Terkait yang diusulkan pak presiden, bisa jadi itu usulan yang akan kita bahas lebih lanjut. Ini kan baru usulan yang disampaikan pada kita, nanti kan keputusannya tetap berdasarkan mekanisme pleno,” ujar Ferry di KPU.
Menurut Ferry, komitmen KPU sepertinya sama semuanya, bahwa proses pemilu ini ingin tercipta pemilu yang baik aman dan damai. Walaupun hasilnya sesuai harapan masing-masing, maka kewajiban KPU tetap konsen untuk mengawal proses secara berjenjang, dari mulai tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai ditingkat nasional.
“Itu konsep kita sekarang dan kita monitoring, supervisi lebih melekat pada mereka.Terkait hal-hal lain, kami berharap nantinya proses penetapannya,”pungkasnya. (Pur)
