Minggu, 25 Agustus 19

Diwarnai Debat, BNI Syariah Jawab Gonjang-ganjing Posisi Ma’ruf Amin

Diwarnai Debat, BNI Syariah Jawab Gonjang-ganjing Posisi Ma’ruf Amin
* Cawapres, Ma’ruf Amin. (Foto: Kumparan)

Jakarta, Obsessionnews.com – Posisi cawapres Ma’ruf Amin di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah dipersoalkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga dalam poin perbaikan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/6/2019) lalu. Posisi Ma’ruf dijadikan dasar untuk meminta MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 dalam petitumnya.

 

Baca juga:

Di Hadapan Forum Pesantren, Ma’ruf Amin Bicara Kiai Tulen

Ulang Tahun ke-76, Ma’ruf Amin Dapat Kejutan dari Cucu

Di Hadapan Forum Pesantren, Ma’ruf Amin Bicara Kiai Tulen

 

BNI Syariah langsung menjawab permasalahan tersebut. Lewat Sekretaris Perusahaan, Rima Dwi Permatasari, BNI Syariah menegaskan tidak berstatus BUMN walaupun induk usaha adalah BUMN. Hal itu juga berlaku bagi Bank Syariah Mandiri yang ikut disebut bukan BUMN.

“BNI Syariah tidak tergolong sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat saham BNI Syariah tidak dimiliki oleh negara secara langsung,” kata Rima di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Dia menjelaskan, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo angka 2 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di situ dijelaskan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, (Perusahaan Persero) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Modal negara itu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Status suatu perusahaan disebut BUMN kalau ada saham/penyertaan langsung dari negara ke perusahaan/BUMN tersebut. Pernyataan juga berlandaskan dari Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Berawal Dipersoalkan BPN

Menjelang sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, debat sengit antara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait posisi Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pun tak terhindarkan.

Menurut Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, capres maupun cawapres tak boleh menjabat satu jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasannya, dua perbankan itu disebut sebagai BUMN.

“Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi. Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan,” kata Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) setelah mengajukan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019).

Salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana menjelaskan alasan mengungkit posisi Ma’ruf di dua bank syariah itu. Denny berargumen adanya pelanggaran terhadap persyaratan calon merupakan hal yang prinsipil.

“Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil,” kata Denny Indrayana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kuasa hukum lainnya, Luthfi Yazid juga angkat bicara. Luthfi pun menyeret KPU. Dia menilai penyelenggara pemilu itu abai dan ceroboh terkait posisi Ma’ruf di bank syariah hingga menjadi celah untuk didiskualifikasi.

Luthfi bahkan menuding ada ketidakjujuran yang dilakukan KPU sebagai organ negara yamg mendapat mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Produk KPU dinilai inkonstitusional karena tidak menjalankan amanat konstitusi.

“Kita sampai pada kesimpulan bahwa paslon nomor 01 bisa didiskualifikasi setelah tim lawyer melakukan kajian hukum bahwa cawapres 01 tidak memenuhi syarat admin karena masih mempunyai jabatan di BNI Syariah dan Mandiri Syariah,” kata Luthfi Yazid.

TKN Membela

Argumen itu pun langsung disanggah oleh TKN Jokowi-Ma’ruf. TKN meminta Tim Hukum Prabowo-Sandiaga untuk tidak mencari-cari kesalahan. TKN melalui Wakil Ketuanya, Arsul Sani kemudian menjelaskan bahwa kedua bank syariah tersebut bukanlah BUMN.

Dia juga menjelaskan jabatan Ma’ruf Amin di dua bank syariah tersebut juga bukan bagian dari karyawan. Menurutnya, Dewan Pengawas Syariah bukan bagian dari karyawan, direksi ataupun komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedang BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung,” ujar Arsul.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” ucap Arsul.

Pembelaan tak hanya datang dari Arsul. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding pun angkat bicara soal posisi Ma’ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Senada dengan Arsul, Karding menjelaskan bahwa dua bank syariah itu tak masuk dalam kategori BUMN.

Karding dan Arsul pun kompak menilai Tim Hukum Prabowo-Sandiaga salah alamat, salah tempat, hingga salah waktu. Sebab, dalam sengketa pilpres menurut keduanya, MK tak berwenang mengadili soal syarat-syarat calon.

“Soal syarat calon bukanlah domain kewenangan MK, syarat calon adalah domain KPU,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan.

Ma’ruf sendiri juga telah angkat bicara soal posisinya yang menjadi perdebatan. Sama seperti Arsul dan Karding, Ma’ruf menegaskan posisinya di BNI Syariah dan Mandiri Syariah bukanlah sebagai pegawai. Dia juga mengatakan bahwa dua perbankan syariah itu bukanlah BUMN.

“Bukan, dan itu bukan BUMN juga. Itu anak perusahaan,” tegas Ma’ruf di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat.

KPU Telah Verifikasi

KPU yang ikut diseret oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga pun angkat bicara. KPU heran dengan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang baru mempermasalahkan posisi Ma’ruf. Mengingat posisi Ma’ruf di dua bank syariah itu sudah diketahui sejak awal pendaftaran.

KPU pun menegaskan telah memverifikasi perihal posisi Ma’ruf itu. KPU pun memastikan lembaga tempat Ma’ruf menduduki posisi Dewan Pengawas itu bukanlah BUMN.

“Kalau anak perusahaan BUMN tidak ada kewajiban untuk mundur, yang ada kewajiban pejabat atau pegawai BUMN. Kalau KPU berdasarkan verifikasi, meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN,” ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakata Pusat.

MK kemudian menjawab perdebatan ini. MK mengatakan bukan wewenangnya untuk mengadili persoalan posisi Ma’ruf Amin. MK mengatakan, seharusnya persoalan itu sejak awal dibawa ke Bawaslu kemudian ke PTUN sesuai dengan UU Pemilu. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.