Kamis, 19 September 19

Diusulkan, Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kembali Bersifat Sentralistik

Diusulkan, Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kembali Bersifat Sentralistik

Menakertrans Muhaimin Iskandar (ist)

 

Imar
Jakarta-Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan  di Indonesia  sebaiknya dikembalikan dalam suatu sistem sentralistik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh adanya sekat-sekat kebijakan otonomi daerah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar  mengatakan  sistem sentralistik  dalam pengawasan ketenagakerjaan dibutuhkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah  menjadi independen,  terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi .

“Sistem sentralistik akan menciptakan sinergisitas kinerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah yang lebih efektif dan optimal, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans Jakarta pada Selasa (9/4).

Muhaimin mengatakan upaya untuk memberlakukan kembali system sentralistik dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan hasil pembahasan Kemnakertrans dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi.

“Kinerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selama ini masih terlihat  lemah dan kurang optimal. Apalagi ditambah tidak merata dan masih terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah,”kata Muhaimin.

Muhaimin mengakui bahwa saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan telah diserahkan oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota.

“Ternyata belum semua daerah  mampu melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan itu secara optimal.  Salah satu indikatornya pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan  belum mampu mencapai standar pelayanan minimal (SPM),”ujarnya.

Padahal, kata Muhaimin pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat terpenting dalam sebuah negara untuk memastikan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti hubungan industrial, pelaksanaan outsourcing dan upah minimum, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta jaminan sosial.

Penerapan prinsip otonomi daerah secara berlebihan yang menimbulkan egoisme kewenangan daerah  menjadi satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.

Lebih lanjut Muhaimin menjelaskan selama ini Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat oleh  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah PNS Daerah  yang dalam operasional dibawah  kendali dan kebijakan Bupati/ Walikota. Terkadang hal ini menyebabkan upaya penegakan  hukum bidang ketenagakerjaan akan mengalami kesulitan dan tidak independen.

“Pengawas Ketenagakerjaan juga mengalami  kendala dalam meniti jenjang karir sebagai pejabat  fungsional. Masih sangat sedikit daerah yang menempatkan Pengawas Ketenagakerjaan ke dalam  jabatan fungsional, sehingga kemungkinan dipindah tugaskan dan beralih fungsi, kata Muhaimin.

Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan.

Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis  361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

Bahkan, sebaran pengawas ketenagakerjaan saat ini baru  menjangkau kurang lebih 300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang ada. Padahal idealnya dengan asumsi 1 pengawas ketenagakerjaan mampu  mengawasi 60 perusahaan/tahun, maka masih dibutuhkan tambahan kurang lebih 3.700 pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan.

Untuk menganggulangi masalah ini, kata MUhaimin salah satu alternative solusi solusi Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.21/2010 tentang  Pengawas  Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut, pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota wajib memberikan laporan mengenai  pengawasan  ketenagakerjaan ke pemerintah pusat.

“Ini yang harus segera disosialisasikan kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia. Dengan sistem baru ini, nantinya diharapkan dapat memperbaiki sinergi dan koordinasi pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan, yang selama ini terputus sejak otonomi daerah,”jelasnya.

Selain itu, Kemnakertrans pun mulai membentuk   Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2012, bahwa Komite pengawasan ketenagakerjaan merupakan lembaga non struktural terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemangku kepentingan lainnya yang memberikan penguatan terhadap pelaksanaan pengawasan  ketenagakerjaan tanpa mempengaruhi kemandirian  pengawas ketenagakerjaan dalam proses penegakan hukum ketenagakerjaan.

Fungsi Komite Pengawasan Ketenagakerjaan  adalah melakukan pemantauan, memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Menteri atas  pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Selain itu , Kemnakertrans pun berupaya menambah kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah. Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi 109 orang. (rud)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.