Minggu, 24 Oktober 21

Diusulkan, Calon Kapolri Jalani Tes 10 Hari

Diusulkan, Calon Kapolri Jalani Tes 10 Hari

Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengusulkan agar pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri lebih diperketat lagi dengan dilaksanakan selama 10 hari. Tujuanya agar kapolri yang terpilih bener-benar orang yang memiliki kemampuan tinggi, bersih, berintegritas dan jauh dari konflik kepentingan.

Menurut Nashir,  waktu 10 hari itu nanti bisa digunakan oleh semua fraksi di DPR untuk bertanya, mengevaluasi dan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang visi misi yang disampaikan oleh calon kapolri. Sehingga, setiap anggota memiliki banyak waktu untuk menguji kemampuan calon orang nomor satu di institusi bhayangkara tersebut.

“Saya sebenarnya pengin mengusulkan agar proses seleksi kapolri berlangsung lima hari bahkan kalau bisa sepuluh hari,” ujar Nashir saat ditemui di ruangnya, gedung DPR,. Senayan, Jumat (6/3/2015).

Nashir menilai, proses seleksi ‎calon kapolri selama ini terlalu singkat hanya dalam waktu satu hari bahkan tidak sampai hanya hitungan jam. Padahal di UU DPR sudah diberi kesempatan untuk menguji calon kapolri dalam waktu 20 hari. Proses seleksi yang singkat itu menurut Nashir sering kali dijadikan alasan bagi masyarakat untuk menyalahkan DPR lantaran tidak mampu menyaring kapolri yang baik.

“Jadi kan biasanya ada anggapan bahwa seleksi itu sebenarnya ‎hanya formalitas. Keputusan diterima atau tidaknya itu sudah ada di luar forum,” terangnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengakui bahwa DPR adalah lembaga politik. Sehingga apapun keputusannya tidak bisa dilepaskan dengan situasi dan kondisi politik yang tengah terjadi. Nashir juga mengakui komunikasi antar calon kapolri dengan ketua fraksi di DPR sering kali terjadi sebelum proses seleksi berlangsung. Namun, hal itu jangan dijadikan alasan bagi anggota untuk malas bertanya.

“Silahkan saja kalau calon itu sudah melakukan komunikasi dengan semua ketua fraksi. Tapi hak kami sebagai anggota untuk bertanya harus dihormati, karena ini menyangkut integritas, kapabilitas dan profesionalitas kami sebagai anggota dewan,” jelasnya.

Lebih lanjut Nashir menjelaskan, bila perlu dari 10 fraksi di DPR nanti dijadwalkan hari pertama fraksi mana yang akan menguji calon kapolri, kemudian hari berikutnya diatur dengan rapi fraksi mana lagi yang akan menguji. Dari situ kata Nashir, publik akan tahu fraksi mana yang bener-benar serius bisa menguji calon kapolri yang terbaik. Selain itu, ia juga yakin jika cara itu berhasil masyarakat akan bangga dengan kinerja DPR.

“Jadi jangan mainnya kroyokan. Kalau yang nguji main-main kan kelihatan siapa yang nggak sanggup. Tapi kalau mau dijadikan sarana yang bener menjaga warwah DPR. Kelompok fraksi ini bisa mengunakan kesempatan itu untuk bertanya sebaik-baiknya,” paparnya.

‎Nashir menambahkan, cara seperti itu juga bisa diterapkan bukan hanya untuk memilih calon kapolri saja. Namun, bisa untuk menseleksi calon pimpinan KPK, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) calon Panglima TNI dan juga juga yang lainya. ‎Ia berharap ada tradisi baru di Komisi III untuk memperketat lagi proses seleksi pejabat negara.

Diketahui, setelah Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan batal dilantik. Presiden Joko Widodo kembali mengusulkan calon kapolri yang baru yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Surat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sudah dikirim presiden ke DPR, dan rencananya akan diproses setelah reses. Meski demikian, usulan Nashir belum pasti akan diterapkan, lantaran butuh kesepakatan bersama disemua fraksi. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.