Jakarta, Obsessionnews.com – Di dalam tahanan KPK, Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR disertai dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai penggantinya. Penunjukan Aziz sebagai loyalis Setya Novanto mendapatkan penolakan dari sejumlah elit Partai Golkar karena dianggap tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Lalu siapa sebenarnya Aziz Syamsuddin? Orang spesial yang mendapat kepercayaan dari Setya Novanto untuk menduduki jabatan terhormat di DPR.
Aziz adalah seorang advokat yang saat ini memilih kariernya dalam dunia politik dengan menjadi anggota DPR dimulai pada 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Sebagai orang yang ahli dalam bidang hukum, Aziz lalu ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR.
Di era Kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, Aziz pernah dipercaya sebagai Ketua Komisi III, dan kini kembali menjadi anggota komisi. Aziz juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, dan anggota Badan Musyarawah (Bamus) DPR.
Nama Aziz memang cukup dikenal di publik, anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung pernah menjadi saksi meringankan bagi Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Sebelumnya, nama Aziz juga disebut menekan anggota DPR asal Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, terkait kesaksian dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Beberapa tahun silam, nama Aziz juga pernah disebut dalam kasus korupsi simulator SIM dengan terpidana mantan Kepala Korlantas Polri Djoko Soesilo.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, nama-nama penganti Setya Novanto harus diversifikasi lebih dulu di KPK. Ini untuk memastikan bahwa DPR harus bersih tidak lagi dipimpin oleh seorang yang masih diduga terlibat kasus korupsi.
Menurut dia, terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR adalah bukti kegagalan Partai Golkar dalam memilih kader yang bersih. Karena itu, verifikasi nama-nama calon penggantinya di KPK menjadi penting agar kasus serupa tidak terjadi d Partai Golkar dan di DPR sebagai lembaga yang terhormat.
“Menurut saya, sangat penting diverifikasi namanya di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Harus betul betul clear dan tak punya beban moral dan tak tersandera kasus hukum. Hanya itu cara menyelamatkan citra institusi DPR dan Partai Golkar,” ujar Pangi saat dihubungi, Senin (11/10/2017).
Pangi menuturkan, kasus Setya Novanto menjadi pelajaran penting bagi Partai Golkar untuk berbenah. Sebab dengan kekuasaan, Setya Novanto telah mempertaruhkan nama baik DPR dan Partai Golkar sebagai partai terbesar nomor dua dalam Pemilu 2014 lalu. Ini jelas membawa dampak buruk dan kerugian yang besar bagi keduanya dan juga masyarakat. (Albar)
