Rabu, 12 Agustus 20

Ditinggal DPR, DPD Minta Revisi UU MD3 Dibahas Ulang

Ditinggal DPR, DPD Minta Revisi UU MD3 Dibahas Ulang

Jakarta – Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) saat ini masih dibahas oleh DPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI di Badan Legeslasi (Baleg). Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Saan Mustofa mengatakan, posisi DPD diperlukan untuk dimintai masukan mengenai rencana perubahan UU tersebut.

‎Sebagai lembaga tinggi negara yang mewakili setiap provinsi, DPD juga punya fungsi mengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legeslasi tertentu. Untuk itu kata Saan, sebelum revisi disahkan, DPR perlu minta pertimbangan dari DPD.

“Kita nggak bisa mengabaikan suara dari luar tentu yang terpenting adalah suara dari DPD, karena itu juga diatur dalam Undang-Undang,” ujar Saan di Gedung DPR, Senin (1/12/2014).

Menurut Saan, bisa jadi ada beberapa pasal yang nantinya akan dirubah atau dikurangi diluar pasal-pasal yang sudah disepakati antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Semua itu katanya, ‎tergantung pada pembahasan yang akan disepakati antara DPR dengan DPD.

Anggota DPR Komisi II itu, mengatakan, revisi UU MD3 itu bisa jadi di ma‎sukan dalam Program Legeslasi Nasional (Prolegnas 2014). Namun, tidak dimasukan dalam pembahasan Undang-Undang lain yang menjadi tugas dan kewenangan setiap komisi. “Bisa dimasukan ke Prolegnas tapi pembahasanya berbeda,” katanya.

Pasalnya, jika harus menunggu Prolegnas 2014, menurut Saan, terlalu lama dan dipastikan tidak akan efektif karena kerja DPR akan terganggu dengan tidak adanya kepastian hukum. Untuk itu, ia ingin memastikan revisi UU MD3 bisa selesai sebelum masa reses tanggal 5 Desember 2014.

“Minimal bisa disahkan dulu sebelum akhirnya dibawa ke sidang Paripurna,” terangnya.

Munculnya pembahasan revisi UU MD3 dengan dengan DPD, disebabkan bahwa sejak perseteruan antara KIH dan KMP mengenai UU tersebut, DPD tidak pernah dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai beberapa pasal yang akan direvisi. Padahal sebenarnya DPD punya peran penting untuk ikut dalam penyusunan UU. (Abn)

 

Related posts