Sabtu, 18 September 21

Disorot, MKD Tunda Rapat Karena Persoalkan Laporan Sudirman

Disorot, MKD Tunda Rapat Karena Persoalkan Laporan Sudirman

Jakarta, Obsessionnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mempertanyakan alasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRRI untuk menunda rapat pleno karena mempermasalahkan kedudukan (lega standing) pengadu dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said (SS).

Ketentuan yang dirujuk adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPR No 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Padahal konstruksi pasalnya menggunakan kata “dapat” dan sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan huruf B Pilihan Kata dan Istilah, kata “dapat” digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga (dalam hal ini MKD).

“Jadi, MKD tidak perlu merasa kehilangan cantolan ketentuan dari yang sudah diatur Pasal 5 ayat (1) tersebut. MKD memiliki diskresi untuk menentukan kriteria baru tentang identitas pengadu apabila dianggap tidak diwakili oleh seluruh kriteria yang ada di Pasal 5 ayat (1). Bukan kemudian mempermasalahkan tidak adanya kriteria yang cocok dengan identitas pengadu, dalam hal ini SS,” tegas Peneliti PSHK Ronald Rofiandri, Senin (23/11/2015).

“Kalaupun mau memanggil pakar hukum itupun tidak sembarangan, karena harus punya jam terbang tinggi dan penguasaan yang sangat komprehensif tentang legislative drafting (perancangan peraturan perundang-undangan),” tandasnya.

Lagipula, lanujut dia, MKD juga sebenarnya bisa menempatkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan SN dalam kategori tidak memerlukan atau mensyaratkan pengaduan dan ini terbuka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan DPR No 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.

“Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkara tanpa pengaduan salah satunya adalah (dugaan) pelanggaran UU MD3, peraturan DPR, dan kode etik yang sudah menjadi perhatian publik. Apa yang dialami SN bisa masuk kategori ini,” ungkapnya. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.