Rabu, 1 Februari 23

Disesalkan! Ternyata KPU Tidak Optimalkan Data Kemendagri

Disesalkan! Ternyata KPU Tidak Optimalkan Data Kemendagri
* Prof Zudan Arif Fakhrulloh

Jakarta, Obsessionnews.com – Wah! Ternyata, pihak Komisi Pemimlihan Umum (KPU) belum memanfaatkan bantuan pemerintah untuk menyusun daftar pemilih sementara (DPS). KPU tidak sepenuhnya menggunakan DP4 sebagai pedoman dalam penyusunan daftar pemilih.

 

Bahkan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh SH MH menemukan kejanggalan saat melakukan pengecekan setelah KPU menyebut ada 6,7 juta pemilih di pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2018 ada yang belum memiliki KTP elektronik (KTP el).

 

Hal ini menjawab pernyataan KPU yang menyatakan ada sekitar 6,7 juta pemilih pada Pilkada Serentak 2018 yang tidak bisa memilih karena belum mempunyai KTP el. Pernyataan pihak KPU itu dilontarkan pada 20 Maret 2018 pada penetapan DPS. “Saya sebagai Dirjen langsung bersurat ke KPU pada 21 Maret 2018 untuk meminta DPS tersebut,” tegas Zudan, Selasa (3/4/2018).

 

Namun yang ia sayangkan, sampai tanggal 31 Maret 2018, KPU belum memberikan data utuh DPS dan data pemilih yang belum punya KTP el. “Padahal, data itu sangat penting untuk dianalisis bersama,” tandas Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Perilaku KPU yang tidak optimalkan data Kemendagri ini jelas disesalkan oleh Dirjen Kemendagri. Zudan menduga, data tersebut sebenarnya nampak belum tersusun rapi di KPU pusat. Jika hal itu yang terjadi, maka pemerintah berkewajiban membantu, serta merapikannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri sudah memberikan kata kunci (password) ke KPU agar bisa memeriksa sendiri ke data kependudukan yang sudah dimiliki negara itu. Kemendagri sudah menyusunnya dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). “Tetapi sayang tampaknya tidak dimanfaatkan dengan baik,” sesal Zudan.

Saat KPU mengabarkan baha ada 6,7 juta pemilih di Pilkada serentak 2018 yang belum punya KTP el, Zudan langsung bergerak melakukan pengecekan. Data pemilih yang telah disusun KPU pun telah diminta, tetapi hanya sebagian yang baru diberikan kepada Kemendagri. Dan setelah diperiksa, ternyata sebagian data itu ternyata 72.842 di antaranya sudah memiliki KTP el.

Setelah dilakukan pengecekan, ada fakta baru yang terungkap. Salah satunya, orang yang sudah mati, bahkan telah diterbitkan akta kematian dan di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sudah tidak ada tetapi dalam DPS yang disusun KPU masih tercantum. Pemerintah pun menyimpulkan, KPU tidak sepenuhnya menggunakan DP4 sebagai pedoman dalam penyusunan daftar pemilih.

Menurut Zudan, mengutip keterangan Viryan dari KPU, pada 20 Maret, komisi pemilihan telah merilis DPS Pilkada di 375 kabupaten atau kota sebanyak 152.092.310 pemilih. Dari jumlah tersebut ada 6.768.125 pemilih belum memiliki KTP el. “Lalu saya sebagai Dirjen pada 21 Maret bersurat ke KPU untuk minta data DPS termasuk data yang belum punya KTP el,” ungkap Dirjen Dukcapil.

 

Zudan juga menegaskan, pada prinsipnya, pemerintah ingin membantu merapikan data pemilih agar tidak ada lagi masalah di daftar pemilih. Bukti konkrit bantuan dari Kemendagri adalah telah diberikannya pasword ke KPU. Ini agar komisi pemilihan bisa mengecek data ke database. “Namun sayang bantuan ini tidak dimanfaatkan,” bebernya.

Ia pun mengungkapkan, sampai saat ini baru sebagian dari data 6,7 juta pemilih yang diberikan. Tapi data DPS yang jumlahnya mencapai 152 juta pemilih belum juga diberikan KPU. Dan dari 6,7 juta pemilih yang dianggap oleh KPU belum punya KTP el, ternyata setelah dicek, sebanyak 72.842 orang sudah punya KTP el. Ini pun baru dari sebagian data yang diberikan oleh KPU khususnya data pemilih di provinsi NTB.

 

“Yang lebih mengkhawatirkan adalah ada 12.212 pemilih dalam DPS yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), pemilih dengan NIK ganda 9.496 orang dan pemilih sebagai penduduk data ganda sebanyak 761 orang. Kami sudah memastikan bahwa data yang digunakan KPU tersebut bukan bersumber dari DP4 Kemendagri,” kata Zudan.

Zudan juga mengaku, pihaknya telah masuk ke dalam aplikasi KPU untuk mengecek akurasi DPS. Ternyata setelan dilakukan sampling terhadap 5 NIK yang sudah punya akta kematian, data itu masih masuk dalam DPS KPU. Padahal, akta kematiannya telah diterbitkan sebelum diserahkannya DP4. Artinya, dalam DP4, penduduk yang telah meninggal tersebut sudah tidak muncul. Tapi ternyata masih ada tercantum dalam DPS yang disusun komisi pemilihan.

Lebih mengkhawatirkan lagi dalam DPS tersebut ditemukan Zudan 12.212 pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), pemilih dengan NIK ganda sebanyak 9.496 orang dan pemilih dengan data kependudukan ganda sebanyak 761 orang. Maka Zudan memastikan data tersebut tidak berasal dari DP4 Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu juga ditemukan lima NIK yang sudah memiliki akta kematian masih dimasukkan ke DPS KPU itu. Bahkan akta itu sudah diterbitkan sebelum DP4 diserahkan.

Melihat kondisi itu Zudan menyimpulkan KPU tidak sepenuhnya menjadikan DP4 sebagai rujukan. Hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan. “Kesimpulan kami bahwa KPU tidak sepenuhnya mempedomani DP4 dan bisa timbul kerawanan atau WNI menjadi pemilih karena banyak yang di DPS tidak ada NIK- nya,” ungkapnya pula. (Kemendagri/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.