Selasa, 28 September 21

Disesalkan, Belum Ada Perda Muna Barat

Disesalkan, Belum Ada Perda Muna Barat

Muna Barat, Obsessionnews- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Muna Barat Arwah mengapresiasi akan dibahasnya Peraturan Daerah (Perda) Muna Barat. Namun di sisi lain Arwah menyesalkan juga karena satu tahun berjalannya pemekaran Muna Barat belum ada Perda mengaturnya.

Menurutnya, pejabat tidak bisa bekerja sesuai tupoksinya kalau tidak ada Perda. “Padahal dalam pembentukan Muna Barat sudah ada aturan yang mengikat,” ungkapnya pada Obsessionnews.com, Selasa (11/10/2015).

Arwah menilai suatu Perda diajukan atau dibahas mesti melakukan kajian akademis terlebi dahulu. “Jangan membahas Perda hanya kepentingan para elite dan kelompok, tetapi dibahas sesuai kepentingan masyarak melalui kajian akademis. Jika tidak ada kesepakatan mestinya Gubernur dan Mendagri mengambil  kebijakan untuk memberbaiki Muna Barat,” sarannya.

Kata Arwah sangat ironi suatu daerah atau kelembagaan daerah berjalan tidak ada landasan aturan, padahal semua struktur kelembagaan ada aturannya. “Saya pikir tidak ada tujuan yang dicapai, tidak jelas arahnya, karena pasti yang dilakukan tumpang tindih. Padahal kan harapan masyarakat, Muna Barat mekar menginginkan kesejahteraan, bukan menindas dirinya sendiri,” pungkasnya.

Arwah juga menilai banyaknya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Muna Barat hanya syarat dengan kepentingan kekuasaan saja. Padahal SKPD dibentuk guna mengelola potensi yang ada untuk kepentingan Muna Barat.  Tidak saja itu, SKPD juga harus berpedoman terhadap teknis kelembagaan sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menurutnya tidak perlu ada SKPD yang begitu banyak pada daerah DOB, apalagi ada SKPD yang tidak dianggarkan tapi diadakan SKPD-nya. “Saya pikir itu perlu dipertanyakan, dan mesti ada transparansi anggaran. Jika pembahasan nanti ditemukan SKPD itu tidak berfungsi dibubarkan saja karena tidak memberikan pelayanan masyarakat,” tegas dia.

“Pembentukan SKPD juga mesti disesuaikan jumlah penduduk setempat serta rentan kendali pemerintah. Apalagi syarat SKPD itu dibolehkan 18 SKPD saja, tapikan di Muna Barat sampai 29 SKPD. Saya pikir ini pemborosan anggaran,” tambahnya.

Arwah juga berharap pada DPRD Muna Barat, mengambil sikap tegas terhadap temuan SKPD yang tidak memiliki anggaran. “SKPD  yang tidak jelas fungisnya harus dibubarkan karena tidak memberikan pelayanan masyarakat, sebab SKPD  dibentuk untuk pelayanan masyarakat. DPRD harus melihat itu, karena DPRD berhak memberikan rekomendasi untuk mengurangi SKPD,” tandasnya.

Kabupaten Muna Barat, Sultra, resmi memekarkan diri sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) setahun yang lalu (24/6/2015) dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Muna Barat melalui forum rapat paripurna Komisi II DPR RI. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.