Rabu, 29 Januari 20

Dirut Pertamina Bahas Isu Korupsi dengan Pimpinan KPK

Dirut Pertamina Bahas Isu Korupsi dengan Pimpinan KPK

Jakarta – Direktur Pertamina yang baru Dwi Soetjipto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama jajaran direksinya Senin (22/12/2014). Kepada awak media Dwi mengaku akan membicarakan persoalan korupsi disektor minyak dan gas bumi dengan Pimpinan KPK Abraham Samad.

‎”Mau bertemu dengan Pak Ketua, kami ingin membicarakan soal pencegahan korupsi di Pertamina,” katanya di KPK.

Dwi sadar menjadi Direktur Pertamina punya tanggung jawab yang besar untuk bisa mengatur dan mengelola sumber kekayaan minyak Indonesia dengan baik. Karena itu, ia merasa perlu mendapat dukungan dan pengawasan dari KPK agar persoalan yang menyangkut minyak dan gas bumi dapat diminimalisir dengan baik.

“KPK siap mendukung kami,” katanya

Usai melakukan pertemuan dengan KPK, Dwi mengaku telah membicarakan banyak hal dengan Pimpinan KPK. Bahkan kata Dwi‎, Abraham telah memaparkan mengenai ruang-ruang potensi korupsi yang kerap terjadi disektor minyak dan gas bumi. ‎KPK juga sudah meminta kepada Pertamina untuk lebih hati-hati dalam menghadapi para mafia migas.

Kasus korupsi Migas yang diduga melibatkan PT Pertamina memang kerap muncul di media. Misalnya saja, kasus korupsi suap pengolahan minyak mentah yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam kasus ini, Direktur Pertamina yang dulu, Karen Agustiawan beberapa kali pernah dipangil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

‎Karen disebut-sebut pernah diminta oleh Rudi untuk patungan memberikan uang THR kepada anggota DPR Komisi VII, yang sedang membahas perubahan APBN 2013. Namun, Karen dengan tegas menolak permintaan itu. Dan ia mengaku tidak pernah memberikan uang sedikitpun kepada para anggota dewan.

“Saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Saya ingin tegaskan kepada seluruh wartawan bahwa tidak sepeserpun uang saya berikan untuk THR ke Komisi VII. Selama saya menjadi Dirut itu tidak akan pernah terjadi. Dan BUMN tidak akan pernah dijadikan sapi perah,” katanya di KPK, (27/1/2014).

Kemudian baru-baru ini, kasus suap jual beli gas alam yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin Imron juga diduga melibatkan PT Pertamina EP. K‎PK sendiri sudah pernah memanggil bekas Direktur Pertamina EP, Tri Siwindono dan eks Direktur Pertamina EP Haposan Napitupulu pada Kamis (18/12/2014).

Mereka telah dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Antonio Bambang Sudjatmiko, Direktur PT Media Karya Sentosa. Antonio merupakan tersangka KPK karena diduga telah menyuap Fuad terkait jual beli gas alam di Bangkalan.

‎Sebelumnya, Abraham juga pernah mengatakan, bahwa berdasarkan temuan KPK praktek korupsi memang paling besar ada disektor Migas. Tindak Pidana Korupsi tersebut telah merugikan uang negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Menurutnya, salah satu praktek korupsi yang sering terjadi disektor Migas yakni  berkaitan dengan persoalan izin tambang.

‎Abraham mengatakan, banyak para pengusaha tambang yang telah menggelontorkan uangnya untuk mendapatkan izin pertambangan. Biasanya, uang tersebut mengalir deras ke Kepala Daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota, maupun jajaran anggota DPRD tingkat kabupaten atau provinsi.

Menurutnya, dalam satu tahun total pendapatan dari sektor pertambangan migas sekitar Rp 15 triliun. ‎Sekitar 50 persen mestinya dana itu disetorkan sebagai royalti kepada negara. Namun, kenyataannya uang tersebut lebih banyak masuk ke kantong-kantong pribadi.

“Dari pengakuan sejumlah pengusaha pertambangan, biaya untuk suap ini bahkan lebih besar dari pada besaran royalti yang mestinya mereka bayarkan kepada negara,” ‎kata Abraham.

Akibat dari banyaknya kasus korupsi yang ‎yang menyangkut persoalan Migas, mereka para pengusaha pertambangan jadi tidak mau membayar biaya-biaya lain, yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban mereka kepada negara, seperti kewajiban untuk membayar pajak. (Abn)

 

Related posts