Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Samarinda dengan total barang bukti mencapai Rp6,1 miliar sebagai hal yang sangat memalukan. Menhub berjanji akan menindak anggotanya jika terbukti terlibat dalam kasus pungli di Samarinda. Menhub pun menyatakan, “apabila ada oknum, akan kami tindak dan serahkan pada ketentuan hukum yang berlaku.”
Terkait hal ini, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendukung langkah Menhub dan Polri memberantas tuntas (pen-zero-an) pungli di sektor Perhubungan yang merupakan urat nadi dalam sebuah sistim perekonomian.
“Kegiatan pungli harus di-zero-kan karena selama ini sudah menjadi parasit dan benalu dalam perekonomian nasional kita, dimana akibat pungli telah menghasilkan racun-racun Ekonomi yang mematikan bagi kesejahteraan Ekonomi masyarkat,” tegas Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam pernyataannya kepada obsessionnews.com, Minggu (19/3/2017).
“Menurut catatan kami, pungli selama ini telah memakan 8,5 persen dari total biaya produk domestik bruto dalam perekonomian nasional tiap tahunnya. Tentu saja ini bukan nilai yang kecil. Jika pemerintah melalui sektor perhubungan misal di aktivitas pelabuhan saja bisa menurunkan atau meniadakan pungli maka akan tercipta efisiensi sehingga bisa menurunkan biaya siluman yang selana ini telah membuat upah buruh tak kunjung menciptakan kesejahteraan bagi kaum buruh,” tambahnya.
Sudah dua kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) pungli terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Samarinda yang kebetulan merupakan Pelabuhan yang dikelola dan dioperasikan oleh PT Pelindo 3. “Ini artinya direksi Pelindo 3 gagal untuk menciptakan efisiensi di sektor pengelolaan pelabuhan,” tandas Tri Sasono.
Karena itu, menurutnya, Direktur Utama Pelindo 3 yang punya tanggung jawab pengelolaan Pelabuhan di bawah manajemen Pelindo 3 layak untuk dicopot oleh Meneg BUMN.
“Sebab, jika Pelindo 3 gagal memberantas pungli maka apalagi kasus dugaan pungli terjadi di pelabuhan peti kemas Samarinda tentu saja akan mengagalkan program tol laut nya Pak Joko Widodo,” tutur Sekjen FSP BUMN Bersatu. (Red)
