Bogor – Perputaran kepemimpinan di jajaran Badan Usaham Milik Negara (BUMD) perlu dilakukan secara teliti dan seksama. Pasalnya, BUMD merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan asset milik daerah dan berkewajiban untuk memberi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu BUMD yang mengelola asset terbesar di Kota Bogor adalah Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) yang kini sedang mencari pengganti tiga kursi kepemimpinan di tubuhnya.
“Tiga kursi tersebut adalah direktur utama, direktur umum dan direktur operasional. Panitia seleksi (pansel) perlu secara cermat dan teliti dalam meloloskan para calon direktur, karena PD PPJ merupakan BUMD yang memiliki peranan vital dalam pembanguan,” ungkap Ketua Kesatuan AKsi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Muhammad Iqbal Nurulhaq, kepada Obsession News, Kamis (22/1/2015).
Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memaparkan, berdasarkan pandangan klasik pemikiran Lewis, Fei dan Ranis (pemikir ekonomi klasik tentang ekonomi pembanguan tahun 1950 hingga 1960an), bahwa perubahan struktural perekonomian suatu negara/daerah dari ekonomi tradisional dan modern meliputi komposisi supply and demand, produksi, industri, struktur lapangan kerja serta pasar dan keuangan.
Menurut Iqbal, kriteria calon direktur PD PPJ haruslah berkompeten dalam pengembangan dan perbaikan PD PPJ kedepannya, diantaranya: Pertama, Kepemimpinan di tubuh PD PPJ haruslah orang memiliki leadership yang kuat dan berasaskan keadilan.
“PD PPJ merupakan BUMD yang bisa dikatakan bersentuhan langsung dengan khalayak banyak yaitu para pedagang pasar, sehingga kepemimpinan yang kuat dan berasaskan keadilan menjadi kriteria pertama dalam menyeleksi calon Direktur. Masih kita ingat pada Mei 2014 lalu terjadi penyegelan kios-kios di plasa pasar bogor secara paksa oleh pihak PD PPJ hingga berakibat pedagang rugi hingga puluhan juta,” tandas dia.
Ia membeberkan, permasalahan tersebut muncul sebagai akibat pedagang menolak pembayaran harga sewa kios yang melambung tinggi dan tanpa ada perundingan yang jelas dengan para pedagang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di PD PPJ kala itu sangat arogan dan tidak memperhatikan kesejahteraan para pedagang yang dikelola.
Kedua, lanjutnya, kepemimpinan di tubuh PD PPJ haruslah orang yang “BERSIH” dan “TRANSPARAN”. Direktur PD PPJ haruslah orang yang anti suap, anti menyuap, tidak korupsi dan melakukan penyelenggaraan operasional yang trasnparan sehinga perilaku distribusi atau pungutan-pungutan liar tanpa kejelasan resmi dan merugikan pedagang tidak terjadi lagi.
“Masyarakat serta pedagang juga dapat menjadi peninjau atas komitmen tersebut. Ketiga, kepemimpinan di tubuh PD PPJ haruslah orang yang memiliki visi pembangunan yang jelas dan berkelanjutan. Kepemimpinan PD PPJ dengan visi pembangunan yang jelas haruslah dimiliki oleh para calon direktur agar BUMD PD PPJ dapat memberikan pemasukan ke kas daerah yang optimal dan maksimal,” tambahnya.
Sebagaimana tujuan dari adanya BUMD, jelas Iqbal, yaitu sebagai badan usaha yang dikelola pemerintah daerah yang wajib memberikan keuntungan (pendapatan) bagi daerah dan bukan sebaliknya merugikan kas daerah akibat menutupi biaya operasional dari APBD. “Visi yang jelas tentunya harus berkelanjutan agar kedepannya PD PPJ mampu berkembang dan siap membantu pembangunan perkotaan,” tandasnya.
Ketiga, sambung Iqbal, kriteria tersebut bukan menjadi patokan baku karena bogor merupakan kota yang penuh dinamika maka kepemimpinan yang peka akan perubahan situasi dan kondisi sangat diperlukan kota ini. Menurutnya, Walikota sebagai pemegang hak prerogatif juga harus bersikap bijak dalam pemilihan direktur baru kedepannya.
“Harapan kami sebagai mahasiswa bahwa pembangunan Kota Bogor adalah tanggung jawab bersama, maka kami selaku warga Bogor berhak memiliki harapan untuk kepemimpinan PD PPJ yang lebih baik ke depannya,” tegas Aktivis KAMMI. (Asma)
