Kamis, 23 September 21

Dirut Freeport: Ketua DPR Minta Saham Proyek Listrik di Timika

Dirut Freeport: Ketua DPR Minta Saham Proyek Listrik di Timika
* Maroef Sjamsoeddin.

Jakarta, Obsessionnews – Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan, Ketua DPR RI tidak berwenang dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Hal ini ditegaskan Maroef dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kamis (3/12/2015), saat menjawab anggota MKD Sarifuddin Suding dari Fraksi Hanura tentang kewenangan ketua DPR.

Sarifuddin Suding pun kembali bertanya: “Apakah pantas?”

Maroef menjawab: “Tidak etis dan tidak patut.”

Suding kemudian berupaya memastikan siapa yang menyebut adanya permintaan saham PT Freeport sebesar 20 persen untuk dibagikan kepada Presiden Jokowi 11persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9 persen?

Maroef mengaku kalau Riza Chalid yang memintanya. Riza adalah pengusaha tambang yang diajak Ketua DPR Setya Novanto dalam pertemuan dengan DIrut Freeport di Pacific Place, Jakarta, pada 8 Juni 2015 lalu.

Ia membeberkan pula bahwa Setya Novanto juga meminta 49 persen saham proyek pembangkit listrik tenaga air di Timika, Papua.

“Saya inisiatif menghentikan pertemuan, karena sudah ke sana kemari. Ini sudah tidak pantas, pimpinan lembaga negara bersama seorang pengusaha yang tidak relevan dalam pertemuan itu,” ungkap Maroef.

MKD sidang Maroef-

Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin memenuhi panggilan MKD untuk dimintai keterangan terkait kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Jokowi kepada PT Freeport.

Dalam kesempatan tersebut, Maroef ditanya seputar hasil pertemuannya dengan Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid yang disebut ada tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Setya Novanto lantaran meminta saham Freeport dengan menjanjikan perpanjangan kontrak karya.

Anggota MKD dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sunding menanyakan, mengapa dirinya merekam pembicaraan dengan Setya Novanto dan melaporkannya kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Maroef, ia melapor karena khawatir ada yang tidak beres dari permintaan Setya Novanto dan Riza Calid.

“Ketua DPR berdua. Saya berpikir ini bagian akuntabilitas saya bahwa saya dapat mandat dari perusahaan. Saya khawatir berdasarkan pertemuan kedua,”‎ katanya.

Lalu Sunding menanyakan lagi, apakah tindakan Setya Novanto yang mencoba meloby Freeport itu dibenarkan atau tidak, melihat kapasitas dia sebagai Ketua DPR. “Tidak!” tegasnya.

“Tidak etis dan tidak patut!” tegasnya lagi. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.