Dirut PT BNI (Persero), Gatot Suwondo (ist)
Gia
Jakarta– Direktur Utama (Dirut) PT BNI (Persero), Gatot Suwondo menyatakan, BNI maupun Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sulit untuk dipaksakan menjadi global player atau global korporasi. Pasalnya Perbankan ‘pelat merah’ tersebut tidak diberikan kesempatan yang sama dengan swasta.
“Karena bank BUMN ini harus mengikuti 9 Undang-Undang, dimana bank swasta itu hanya cukup 3, yakni 1. UU PT, 2. UU Pasar Modal, dan UU Perbankan,” papar Gatot saat Talkshow “Kebangkitan BUMN Nasional” yang digelar oleh Majalah Men’s Obsession di Hotel Sahid (14/5).
UU Tipikor kata Gatot juga harus dilakoni oleh Perbankan BUMN. Gambaran paling gamblang dan basic ucap dia perbedaannya dilihat dari balanced, dimana Bank BUMN assetnya milik negara, liability punya korporasi. Sedangkan, Bank Swasta, asset milik korporasi, liability punya korporasi.
“Pemilik sampai mana? Hanya sampai pemegang saham. Di Bank BUMN tidak begitu, 1 rupiah rugi di asset, urusan KPK, inilah yg kita Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) terus-terus fight,” tandasnya.
Gatot menegaskan ada 9 hingga 10 UU yang harus diikuti oleh Perbankan BUMN tidak ada masalah, asalkan antara UU yang satu dengan yang lainnya sinkron (tidak bertabrakan). “Contohnya kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan perubahan mengenai UU No.49 tahun 60. Sehingga, ssset Bank BUMN adalah asset korporasi, tapi apa yg terjadi sesampainya di DPR? Asset Bank BUMN adalah asset negara. Nah loh, dua institusi pemerintahan yang sah dan terhormat saling bertentangan, jadi bingung kan pemain,”ungkapnya.
Menurutnya hal ini yang perlu diperbaiki, sebelum Bank BUMN bermain ke global. “Saya yakin, kalau saja perbankan BUMN ini diberikan ruang main yang sama dengan swasta akan jauh lebih cepat pertumbuhannya. Dengan kondisi sekarang saja dilihat dari total asset bank-bank BUMN itu menguasai hampir 40% dari total asset seluruh perbankan di Indonesia. Ini cukup besarkan, tapi untuk bergerak lebih lincah lagi itu sulit, itu di dalam negeri,” ujarnya.
Sementara berbicara di luar negeri, Gatot mengamini apa yang diutarakan oleh CEO PT Telkom (Persero), Arief Yahya, yakni Indonesia itu terlampau liberal dan terbuka, sementara negara-negara tetangga tertutup.
“Sebagai contoh , kita ingin menambah satu cabang di Singapore, sudah 2 tahun bicaranya belum selesai-selesai. Padahal Singapore belum ada, BNI sudah ada disitu, kita buka disana tahun 1955, Singapore merdeka tahun 60. Dari 60-71 kita operating tanpa lisence, kenapa? Karena negara itu lagi belajar, kita punya dua lisensi/cabang. Begitu KBRi di orchid itu dijual sekarang jadi atrium, , satu cabang itu kita kembalikan. Kemarin itu kita minta lagi, itu susahnya minta ampun,” terangnya. Begitu juga dengan Bank Mandiri ucap Gatot ingin masuk ke Malaysia juga bernasib sama.
“Susahnya setengah mati,” katanya.
