Rabu, 21 April 21

Direktorat PPTR Gencar Lakukan Penertiban Pemanfaatan Ruang

Direktorat PPTR Gencar Lakukan Penertiban Pemanfaatan Ruang
* Kementerian ATR/BPN Melalui Direktorat PPTR Lakukan Penertiban Pelanggatan Tata Ruang. (Foto: detik.com)

Jakarta, Obsessionnews – Direktorat PPTR Kementerian ATR/BPN gencar melakukan kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Sistematis Lengkap (P3RSL), Audit Tata Ruang, Fasilitasi Penertiban dan Pengenaan sanksi administrasi. Selain itu, Direktorat PPTR juga melakukan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) serta Penyidikan terhadap tindak pidana dalam penataan ruang di seluruh wilayah di Indonesia.

“Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah berhasil melaksanakan kegiatan audit tata ruang di 121 Kabupaten/Kota dengan hasil temuan 3.900 indikasi pelanggaran di seluruh Indonesia”, kata Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Renald dalam konprensi pers melalui Zoom, Senin (01/3).

Andi Renald mengatakan Penertiban Pemanfaatan Ruang sendiri merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang (RTR), untuk mencapai tujuan penataan ruang dalam menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

“Mulai dari tahun 2015-2020, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah berhasil melaksanakan kegiatan audit tata ruang di 121 Kabupaten/Kota dengan hasil temuan 3.900 indikasi pelanggaran di seluruh Indonesia”, ujar Andi Renald.

“Mulai tahun 2021, Audit tata ruang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Lanjut Andi, Sebagai tindak lanjut kegiatan audit tata ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang bersurat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, serta melakukan kegiatan fasilitasi penertiban (fastib) sebagai program pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di daerah.

Sejauh ini, Fastib telah berhasil dilakukan di 86 Kabupaten/Kota dengan penanganan pada 466 titik pelanggaran di seluruh Indonesia. “Pengenaan sanksi dilakukan melalui upaya penertiban pemanfaatan ruang dan pemasangan 273 plang penertiban pada lokasi-lokasi pelanggaran”, ungkap Andi.

Andi juga menghimbau masyarakat apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana penataan ruang untuk segera melaporkannya ke http://www.Direktoratpenertiban.id.

“Dengan adanya aduan tersebut, Penertiban Pemanfaatan Ruang menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan wasmatlitrik dan penyidikan, yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang”, terang Andi.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang juga mengembangkan kerjasama dengan lima puluh (50) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk 50 Piagam Komitmen.

Selain itu, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang juga menginisiasi pembentukan sekretariat PPNS di sembilan belas Provinsi dan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kerjasama antar instansi ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum bidang penataan ruang”, terang Andi.

Tidak berhenti dengan seluruh pencapaian tersebut, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang juga terus berusaha meningkatkan capaian dan kinerja di bidang penertiban pemanfaatan ruang, dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di seluruh Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian hukum. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.