Protes petani di India berujung pada dibatalkannya Undang Undang (UU) Pertanian kontroversial yang dianggap merugikan petani dan masyarakat.
Perdana Menteri India Narendra Modi telah mengumumkan pencabutan tiga undang-undang pertanian yang kontroversial setelah dilanda gelombang protes selama satu tahun.
Ribuan petani berkemah di perbatasan Delhi sejak November tahun lalu dan sudah puluhan dari mereka meninggal karena sakit di tengah cuaca panas, dingin, dan Covid.
Para petani mengatakan keberatan akan undang-undang itu karena akan memungkinkan masuknya pemain swasta dalam pertanian dan itu akan merugikan pendapatan mereka.
Pengumuman mengejutkan hari Jumat itu (19/11) menandai perubahan besar karena pemerintah selama ini tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan petani dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya sejumlah menteri bersikeras bahwa undang-undang itu baik untuk petani dan tidak akan dicabut
Serikat pekerja pertanian melihat perubahan sikap pemerintah ini sebagai kemenangan besar.
Tetapi para ahli mengatakan pemilu di negara bagian yang akan datang di Punjab dan Uttar Pradesh – apalagi keduanya memiliki basis petani yang besar – mungkin telah mempengaruhi keputusan tersebut.
Pengumuman pada Jumat pagi itu bersamaan saat umat Sikh – komunitas dominan di Punjab – sedang merayakan ulang tahun kelahiran Guru Nanak, pendiri Sikhisme.
Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, Modi mengatakan undang-undang pertanian pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat petani kecil.
“Namun, meskipun sudah ada beberapa upaya untuk menjelaskan manfaatnya kepada petani, kami gagal mewujudkannya. Maka, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut tiga undang-undang pertanian,” tambahnya.
Reaksi para petani
Rakesh Tikait, salah satu pemimpin petani paling terkemuka, mengatakan mereka baru akan menghentikan gerakan protes begitu pemerintah mencabut undang-undang tersebut di sesi musim dingin rapat parlemen.
Pemimpin petani lainnya mengatakan mereka juga membutuhkan janji tambahan dari pemerintah seputar kepastian harga hasil panen mereka untuk mengakhiri aksi protes.
Partai oposisi menyambut baik keputusan tersebut. Pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, mengatakan pencabutan undang-undang tersebut merupakan kemenangan melawan ketidakadilan.
Para politisi partai BJP yang berkuasa mengatakan keputusan untuk mencabut undang-undang itu tidak ada hubungannya dengan pemilu dan keputusan itu diambil untuk mengakhiri gelombang protes. Partai itu belum mengatakan apakah mereka memiliki rencana untuk mengembalikan undang-undang itu dalam bentuk lain.
Keputusan Narendra Modi untuk mencabut undang-undang pertanian yang kontroversial itu merupakan langkah strategis dan politis dan pengakuan yang terlambat atas sikap tergesa-gesa dan keangkuhan pemerintah.
Undang-undang tersebut telah memicu badai protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara bagian Punjab dan Uttar Pradesh dan merupakan tantangan nyata bagi Modi.
Mereka telah memobilisasi petani dan masyarakat sipil di Punjab yang mayoritas penduduknya umat Sikh dan menyebar ke beberapa bagian Uttar Pradesh, negara bagian yang akan mengadakan pemilu menentukan pada awal tahun depan.
BJP, yang tidak mengantisipasi serangan balik seperti itu, telah berusaha keras untuk menenangkan orang-orang Sikh.
Sebagian besar pertemuan eksekutifnya awal bulan ini dikhususkan untuk meredakan sentimen masyarakat: meningkatkan anggaran pertanian dan harga tanaman, membuka kembali koridor bersejarah ke salah satu tempat suci Sikhisme di Pakistan, dan penyelidikan baru untuk menghukum orang yang bersalah dalam kerusuhan anti-Sikh di Delhi pada 1984.
Pemerintah jelas-jelas gelisah tentang meningkatnya penolakan komunitas Sikh atas undang-undang tersebut.
Apalagi sejarah menyimpan pelajaran suram di Punjab, sebuah negara perbatasan yang strategis: sebuah gerakan separatis berdarah pada tahun 1980-an yang dipicu oleh sikap ketidaksenangan dari masyarakat Sikh.
Dengan mencabut undang-undang tersebut, Mr Modi berharap untuk mendapatkan kembali kepercayaan para petani pada umumnya, dan terutama komunitas Sikh. Ini juga akan meningkatkan peluang BJP dalam Pemilu.
Bagi mereka yang mendukung UU itu, sekali lagi ini merupakan pelajaran yang bermanfaat bahwa pertimbangan ekonomi yang baik seringkali menghasilkan keputusan politik yang buruk. (Red)
Sumber: BBC News
