Rabu, 8 Desember 21

Dipotong Rp1,56 Triliun, Polri Minta Tambahan Rp8,9 Triliun

Dipotong Rp1,56 Triliun, Polri Minta Tambahan Rp8,9 Triliun

Jakarta, Obsessionnews – Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, pihak Polri mengaku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.56 triliun, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Namun, disisi lain Polri juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,9 tr‎iliun.

Hal itu disampaikan oleh Asrena Polri Irjen (Pol) Arif Wachyunadi yang mengangantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti karena berhalangan hadir, lantaran tengah berada di luar negeri. Sementara Wakapolri Komjen Budi Gunawan tengah berada di Istana Negara.

“Kita ajukan penambahan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun,” katanya di DPR, Rabu (8/6/2016).

Arif memaparkan, dana tersebut dikelompokkan untuk dua kebutuhan pokok Polri, yakni Rp 1,925 triliun untuk penanganan terorisme dan sisanya untuk kebutuhan prioritas Polri Rp 7,014 triliun.

“Polri telah mengajukan kebutuhan anggaran tambahan melalui surat ke presiden perihal penguatan Densus 88, Korbrimob, dan Baintelkam Polri,” ungkapnya.

Kepada anggota Komisi III, Arif mengatakan pengajuan tambahan anggaran sudah disampaikan ke Menteri Keuangan. Menurutnya, penambahan perlu dilakukan karena kebutuhan operasional Polri ‎cukup besar.

Anggota Komisi III DPR Adies Kadir menilai jika diliat, pemotongan anggaran di Polri sebenarnya kecil dibanding dengan mitra kerja Komisi III lainnya. ‎Total anggaran Polri tahun ini mencapai Rp 70 triliun. Meski ada pengurangan, Polri tetap minta penambahan.

“Polri patut bersyukur bahwa pemotongannya kecil dibanding mitra kerja Komisi III DPR yang lain. Ini dihemat Rp 1,56 t dan butuh tambahan hampir Rp 9 triliun. Jadi penghematan dengan tambahannya agak jomplang.” tuturnya.

Lain halnya, Anggota DPR Didik Mukriyanto menilai tidak seharusnya pemotongan anggaran di Polri dilakukan. Ia menyadari kebutuhan di Polri cukup besar untuk pengamanan dalam negeri.

“Kami berarap kepolisian juga mampu menyampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semua kementerian dan lembaga bisa dilakukan pemotongan anggaran,” tuturnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.