Jakarta – Nampaknya, situasi dan kondisi pasca Quick Count PilPres 2014 yang menunjukkan bahwa 8 lembga survei berbeda hasilnya dengan 4 lembaga survei lainnya, dikuatirkan berbagai pihak akan bia memancing kekeruhan dan kericuhan khususnya di akar rumput. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan perbedaan penyikapan agresifitas oleh kedua kubu pendukung CaPres CaWaPres menyongsong Real Count KPU pada 22 Juli 2014 mendatang.
Menurut Inisiator Parlemen Rakyat Indonesia (Parrindo) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, langkah antisipasi bijak berupa himbauan menahan diri bahkan upaya Audit oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia sejatinya belumlah mencukupi. Namun, diperlukan juga upaya nyata lain seperti Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) dimotori oleh pemerintah diikuti oleh relawan-relawan kedua pasangan kontestan PilPres 2014.
Kesemuanya itu, jelasnya, ditujukan kepada Pilihan ke-3 yaitu Persatuan Indonesia dapat tetap terjaga baik pasca penyelenggaraan pesta demokrasi yang telah terbukti berlangsung bebas, rahasia, langsung dan aman damai pada PilPres 9 Juli 2014 tersebut. “Hal ini strategik sebagai upaya tingkatkan ketahanan nasional antisipasi sinyalemen Indonesia Disintegrasi 2015,” tegas Pandji, Kamis (10/7).
Nampaknya, saling klaim dua kubu pasangan Capres-Cawapres tidak hanya membingungkan masyarakat, tapi juga bisa memprekeruh suasana ke arah konflik akar rumput. Siapa pun lembaga survei itu tidak menyadari bahwa akibat perilakunya yang provokatif akan membuat bentrokan antar masyarakat dan bahkan bisa saling bunuh. Lembaga survei yang memunculkan hasil perolehan suara pasangan Capres-Cawpares di Pilpres 9 Juli 2014 dinilai sesuai pesanan dan atau bayaran.
Bahayanya, ada kelompok survei tertentu memenangkan Jokowi-JK tetapi kelompok survei yang lain memenangkan Prabowo-Hatta. Hal ini bisa memicu konflik dan perang horisontal antar masyarakat. “Lembaga survey yang tidak bertindak independen melalui Quick Count-nya ini telah memprovokasi rakyat untuk saling bunuh dan saling bantai,” ungkap Jurubicara Front Aksi Mahasiswa (FAM) Indonesia, Wenry Anshory Putra.
Ia mengungkapkan, menurut sebuah lembaga survey independen yang dibayar sebuah perusahaan asing untuk melakukan Quick Count, hasil Pilpres 2014 adalah Prabowo 50 persen, Jokowi 50 persen. Namun, oleh lembaga survey yang tidak independen dan tidak kredibel karena telah dibayar oleh kedua tim sukses, hasil Quick Count telah direkayasa dan di mark up untuk dimenangkan oleh capres yang didukungnya.
“Lembaga survei yang mendukung Prabowo melakukan mark up suara untuk memenangkan Prabowo dengan selisih angka 1-2 persen di atas Jokowi. Sementara lembaga survei yang dibayar Jokowi telah melakukan mark up hasil Pilpres sangat tebal, memenangkan Jokowi dengan selisih suara 4-5 persen di atas Prabowo,” beber Aktivis Mahasiwa dari Universitas Al-Azhar ini.
Wenry menegaskan, bila terjadi saling bantai dan saling bunuh antar pendukung kedua capres, maka lembaga survey bayaran yang harus disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban. “Demi uang dan kursi kekuasaan, mereka para pengelola lembaga survey tega memprovokasi rakyat untuk saling bantai,” ungkapnya sembari menyerukan: “Selamatkan bangsa dan negara Indonesia! Kembali ke Pancasila dan UUD 1945!”
Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massrdi juga khawatir terhadaap dualisme hasil quick count lembaga survei tersebut, karena bisa memicu konflik dan perang horisontal antar masyarakat. “Celakalah kalian, para intelektual di lembaga-lembaga survei, yang telah menggadaikan pengetahuannya (semata) demi hidup mewah di atas reruntuhan demokrasi,” hujat Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
“Kini, karena ulah kalian memenangkan setiap yang bayar (kalian), rakyat tidak percaya lagi kepada lembaga Quick Qount (sekalipun itu benar). Sehingga orang lebih percaya kepada perhitungan manual,” tandas Mantan jurubicara Presiden era Gus Dur.
Padahal, lanjut Adhie, yang demikian itu (hitung manual) membuat riuh politik yang semakin rendah martabatnya kian panjang dan merisaukan. Seharusnya, Rabu (9/7) petang ini, panasnya suhu politik pilpres sudah bisa diturunkan. “Tapi karena segolongan intelektual yang sudah menjual martabatnya demi hidup mewah yang hedon, semua institusi demokrasi kehilangan integritas dan kredibilitasnya,” ungkapnya.
“Sungguh, celakalah kalian para intelektual penjaja moral dng harga yang murah!” seru Adhie Massardi. Kini, masih ada upaya untuk mengamankan suasana agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yakni, masing-masing kubu Tim Capres-Cawapres harus meminta para pendukungnya agar menahan diri hingga ada keputusan resmi KPU dan tidak melakukan gerakan yang memperkeruh suasana. Termasuk kubu yang sekarang sudah mengerahkan massa keliling kota mengklaim pihaknya sudah menang yang pada akhirnya bisa memancing reaksi dari pihak lawan. (Pur)
