Selasa, 22 September 20

Dilaporkan, Agus Rahardjo Pastikan Tugas KPK Sesuai UU

Dilaporkan, Agus Rahardjo Pastikan Tugas KPK Sesuai UU
* Ketua KPK Agus Rahardjo.

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) usai dilaporkan ke polisi oleh pengacara Setya Novanto, Sandi Kurniawan, atas dugaan pembuatan surat palsu. Agus dilaporkan bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Agus sendiri mengaku belum tahu materi laporan yang disampaikan pengacara Setya Novanto ke polisi sehingga perlu dipelajari. Namun bila itu menyangkut dengan tugas dan kinerja KPK, ia memastikan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Apa materi laporannya, kami belum tahu. Namun, jika itu terkait dengan pelaksanaan tugas KPK, tentu kami pastikan hal tersebut dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pimpinan (KPK),” kata Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).

Agus menyatakan, terbuka kemungkinan KPK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polri tentang hal ini. Pihaknya percaya Polri akan profesional dan memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang kuat, termasuk dalam perkara korupsi e-KTP.

Adapun soal kasus e-KTP, ia memastikan KPK on the track pengusutannya jalan terus. Ia menyinggung soal penyidikan baru yang sudah dimulai di kasus ini. “Sampai hari ini, pemeriksaan saksi-saksi sedang kami lakukan. Nanti setelah koordinasi dengan penindakan selesai, penyidikan ini akan kami sampaikan secara lebih lengkap,” ujar Agus.

Agus dan Saut dilaporkan ke polisi oleh Sandi Kurniawan atas dugaan pembuatan surat palsu. Sandi merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum Ketua RI Setya Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates.

“Laporan berdasarkan LP nomor LP/1028/IX/2017/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 atas nama pelapor Sandi Kurniawan selaku kuasa hukum Setya Novanto,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/11/2017)

Surat yang dimaksud adalah surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Ketua DPR Setya Novanto. Surat itu diterbitkan pada 2 Oktober 2017 setelah adanya putusan praperadilan yang dimenangi Setya Novanto.

Dalam putusan praperadilan itu dinyatakan bahwa penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah dan batal demi hukum. Hakim praperadilan Cepi Iskandar juga meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto dalam putusan tersebut. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.