Ujaran kebencian terhadap umat Muslim oleh kelompok radikal Hindu di India menuai kecaman masyarakat. Sebelumnya, seorang warga Hindu terekam menyuarakan pernyataan yang mengancam umat Islam.
“Jika 100 dari kita menjadi tentara dan bersiap untuk membunuh dua juta (umat Muslim), maka kita akan menang, melindungi India, dan membuatnya menjadi negara Hindu,” kata seorang anggota partai sayap kanan Hindu Mahasabha, Pooja Shakun Pandey, dalam sebuah video acara konferensi di Haridwar, negara bagian Uttarakhand, bulan lalu.
Kemunculan video ini menuai amarah dari masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai respons pemerintah India lambat dalam menangani masalah ujaran kebencian itu.
Seorang aktivis perempuan dan co-founder kelompok Bharatiya Muslim Mahila Andolan, Zakia Soman, menilai kegagalan pemerintah India menyebabkan kelompok ekstremis sayap kanan semakin meningkat.
“Komunitas kami membuat kami sadar, kami telah menjadi warga kelas dua di negara kami sendiri,” tutur Soman seperti dilansir CNN.
“Pemukulan dan kebencian terhadap minoritas menjadi biasa dan normal. Saat intensitasnya meningkat, racun dan kekerasan di dalam bahasa mereka juga ikut naik,” lanjutnya.
Menurut pengacara Vrinda Grover, penghasutan kekerasan dilarang dalam hukum India.
“Kepolisian, negara bagian, dan pemerintah bertanggung jawab menjaga (penghasutan kekerasan) tidak terjadi. Namun negara bagian, lewat kelambanannya, sebetulnya malah mengizinkan kelompok seperti ini bergerak, sembari membahayakan masyarakat Muslim yang menjadi target,” ungkap Grover.
Seorang pelajar Muslim di New Delhi yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan banyak umat Muslim yang merasa terancam saat kelompok sayap kanan Hindu India melontarkan ujaran kebencian.
“Itu membuat kami merasa kami tak pantas berada di sana,” ungkapnya.
CNN telah mengontak Kementerian Urusan Minoritas India, pihak Mahasabha Hindu, dan Pandey, tetapi belum mendapatkan respons.
Analis menuturkan, keberanian kelompok ekstremis ini muncul karena upaya penanganan pemerintah yang masih kurang. Keadaan tersebut berpotensi membawa bahaya bagi kelompok minoritas, terutama Muslim di India.
“Itu yang membuat Hindu Mahasabha berbahaya. (Mereka) seperti telah menunggu momen ini selama beberapa dekade,” ujar seorang asisten profesor ilmu politik di Universitas Ashoka, Gilles Verniers.
Ia jpun menilai pernyataan berunsur kekerasan yang dilontarkan Pandey ini merupakan bentuk terburuk dari ujaran kebencian.
Massa Hindu Radikal Ganggu Shalat Jumat
Kelompok radikal Hindutva kembali mengganggu warga Muslim India yang sedang melaksanakan shalat Jumat. Mereka meneriakkan ‘Jai Shri Ram’ dan meprovokasi warga muslim Gurgaon meskipun ada polisi di lapangan, lansir The Indian Express (4/12/2021).
Ini adalah pekan ketiga berturut-turut aktivis radikal Hindutva dan penduduk setempat mengganggu shalat di lokasi tersebut.
Sebelumnya warga Muslim telah diizinkan untuk shalat di beberapa bagian tanah dengan pengawalan polisi. Pengawalan dilakukan karena acara shalat Jumat sudah berulang diganggu warga Hindu radikal.
Setidaknya tujuh pria radikal Hindutva termasuk Dinesh Thakur, presiden, Bharat Mata Vahini, yang telah memimpin protes telah ditangkap.
“Shalat ini adalah konspirasi… jihad darat,” kata Thakur lantang saat dibawa ke kantor polisi
Video dari lokasi shalat di Sektor 37 menunjukkan lebih dari 70 aktivis Hindu radikal meneriakkan ‘Jai Shri Ram’, ‘Bharat Mata ki Jai’ dan ‘Namaz nahi hogi yahan.’
Orang-orang Hindutva mengatakan kepada wartawan bahwa mereka datang dari desa-desa terdekat Khandsa, Narsinghpur, Mohammadpur Jharsa, dan Begumpur Khatola.
Aktivis sayap kanan mencoba menyerang umat Islam, tetapi didorong kembali oleh polisi.
Sebelumnya pada hari itu, penduduk setempat telah memarkir truk mereka di tempat terbuka yang ditentukan untuk shalat. Mereka berdalih bahwamereka tidak memiliki rtempat untuk memarkir truk di tempat lain.
Video itu juga menunjukkan polisi membuat rantai manusia untuk menghentikan pengunjuk rasa mengganggu shalat. Semua tahanan dibebaskan kecuali Dinesh Thakur setelah diinterogasi.
Sanyukt Hindu Sangharsh Samiti, -sebuah badan payung dari 22 organisasi Hindutva- mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pada hari Jumat, yang menyatakan bahwa mulai pekan depan, mereka tidak akan mengizinkan shalat di satu tempat di tempat umum di kota.
“Kami memberi waktu satu bulan kepada pemerintah, yang berakhir besok. Mulai 10 Desember, kami tidak akan mengizinkan shalat dilakukan di salah satu titik ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada daftar atau tempat yang dibolehkan untuk shalat. Izin itu hanya sementara. Melalui protes orang-orang pemberani Khandsa ini, gerakan kami menjadi lebih kuat. Kami menerima pesan dukungan dari seluruh negeri,” kata Mahavir Bhardwaj, presiden Samiti, seperti dikutip Indian Express.(*/CNN/Red)
