Sabtu, 28 Mei 22

Diincar Penguasa Dahlan Sudah Dijerat Tiga Kasus

Diincar Penguasa Dahlan Sudah Dijerat Tiga Kasus
* Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

‎Jakarta, Obsessionnews.com – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) terkait kasus pelepasan aset BUMD Jatim, yakni PT Panca Wira Usaha (PWU) berupa 33 tanah dan bangunan tanpa prosedur yang dianggap merugikan negara miliaran rupiah.

Kasus pelepasan BUMD ini menjadi klimaks dari sejumlah kasus yang pernah menjerat pengusaha media Jawa Pos Group ini. Dahlan sebelumnya sempat berurusan dengan kejaksaan atas dua kasus sekaligus. Semua menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Pertama, Dahlan disangka terlibat dalam mengadakan proyek mobil listrik. Kejaksaan Agung menganggap proyek pengadaan 16 mobil listrik merugikan negara senilai Rp 32 miliar di tiga BUMN, yakni PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina.

Dahlan pada saat 2013 lalu masih menjabat sebagai Menteri BUMN meminta ketiga perusahaan tersebut untuk menjadi sponsor dari proyek pengadaan mobil listrik guna mendukung KTT APEC di Bali.

Setelah proyek itu rampung dikerjakan, 16 mobil listrik berjenis electric microbus dan electric executive bus itu rupanya tak dapat digunakan karena tidak dibuat sebagaimana mestinya.

Mobil itu hanya diubah pada bagian mesin sehingga fungsi mobil tidak optimal. Hasil uji di ITB menyatakan bahwa pembakaran bahan bakar di mesin tidak optimal dan mengakibatkan mesin cepat panas dan turun mesin.

Lolos dari kasus mobil listrik

Dalam berkas dakwaan tersangka kasus ini ‎yaitu Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi. Nama Dahlan disebut terlibat. Namun, saat hakim membacakan vonis tujuh tahun terhadap Dasep, Dahlan dinyatakan tidak terbukti telibat dalam kasus tersebut.

Hakim beralasan pengadaan 16 unit mobil listrik untuk konferensi APEC tersebut merupakan perjanjian yang disepakati oleh Dasep Ahmadi dengan tiga perusahaan yang bersedia menjadi sponsor, yaitu PT PGN, PT BRI, dan PT Pertamina.

Merasa tidak puas dengan putusan hakim Kejaksaan Agung ‎lalu mengajukan banding. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah meyakini adanya keterlibatan Dahlan secara aktif dalam kasus tersebut.

Sebagai Menteri BUMN Dahlan dianggap bertanggung jawab atas proyek mobil listrik. ‎Sebab, proyek tersebut merupakan inisiator Dahlan. Namun, tetap saja mimpin Kejaksaan untuk menetapkan Dahlan belum tercapai.

Kasus Gardu Listrik

Selesai dengan kasus mobil listrik, Kejaksaan Tinggi lalu menetapkan tersangka terhadap Dahlan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, Nusa Tenggara senilai Rp 1,063 triliun. Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PLN.

Kejaksaan juga telah memeriksa mantan Dirut PLN Nur Pamudji yang menggantikan Dahlan Iskan saat ditarik menjadi Menteri BUMN pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir 2011.

Dalam kasus ini Jaksa telah menetapkan status tersangka terhadap 15 orang yang terlibat perkara tersebut. Mereka termasuk sembilan karyawan PT PLN yang sudah menjalani penahanan.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun.

Dahlan Ajukan Praperadilan

Pada Jumat 7 Juli 2015 Dahlan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka kasus korupsi pembangunan gardu listrik. Dahlan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya.

Hakim ‎tunggal Lendriyati Janis akhirnya mengabulkan gugatan Dahlan. Ia menyatakan, penetapan tersangka Dahlan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gardu listrik oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak sah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Lendriyati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 4 Agustus 2015.

Lendriyati menolak seluruh eksepsi Kejaksaan bahwa penetapan tersangka Dahlan merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi, Kejaksaan belum memeriksa saksi khusus untuk Dahlan.

Karena itu, Lendriyati menyatakan surat perintah penyidikan atas nama Dahlan Iskan yang dikeluarkan Kejaksaan pada 5 Juni tidak sah dan tidak didasari hukum. “Memerintahkan membatalkan penetapan pemohon sebagai tersangka,” ujarnya.

Dijerat Kasus BUMD Jatim

Belum puas sampai di situ, Dahlan kembali berurusan dengan kejaksaan. Dahlan dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim untuk diminta bersaksi dalam kasus pelepasan aset BUMD Jatim. Ia pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kamis 27 Oktober 2016.

Sejak Oktober 2016, penyidik rutin memanggil Dahlan untuk bersaksi dalam kasus itu. Hingga panggilan kelima, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menggunakan rompi tahanan usai keluar ‎dari dedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia ditahan di Lapas Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Dahlan mengaku tidak kaget bahwa dia akan ditahan dalam kasus yang dialaminya. Dia merasa selama ini sedang diincar penguasa tanpa menyebut siapa pihak yang dia maksud.

“Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini, dan kemudian juga ditahan. Karena seperti anda semua tahu saya memang sedang diincar terus oleh yang berkuasa,” ucap Dahlan.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.