Jakarta, Obsessionnews – Kabarnya, sekitar ratusan ijazah mahasiswa Universitas Sultan Agung (Unissula) yang berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra) masih tertahan disebabkan pemerintah masih melakukan penunggakan terhadap pembayaran semester mahasiswa pendapat beasiswa. Tindakan penahanan ijazah ini sebagai jaminan kepada pihak kampus sendiri.
Berdasarkan ungkapan anggota Komisi IV DPRD Sultra, Iksan Ismail, Jumat (3/6), di salah satu media lokal, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Unissula sebagaimana menerangkan ada mahasiswa asal Sultra masih tertahan ijazahnya karena belum melunasi tunggakan yang mayoritas menempuh strata satu (S1).
Sedangkan untuk mahasiswa yang S2 belum ada identifikasi sampai saat ini. Dari seluruh kabupaten yang dilibatkan dalam program ini diduga Muna, Buton dan Wakatobi menempati urutan teratas menunggak di Unissula bahkan belum pernah membayarnya sama sekali.
Namun, hal ini dibantah Gubernur Sultra Nur Alam. Menurutnya, tidak benar kalau ada pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 28 miliar dalam program cerdas Sultraku di Unissula tepatnya Semarang. “Itu tidak betul, itu juga tidak benar, itu soal proses administrasi saja antara Pemda yang mengutus siswa kita dalam program cerdas Sultraku dengan administrasi di Unissula. Itu tidak benar bahwa ada yang dipending Ijazahnya atau ditahan kelulusannya, itu tidak benar,” tampik Nur Alam usai buka puasa di Kantor Penghubung Sultra, gedung Menara Global, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (4/7/2015).
Menurutnya, tidak ada kaitannya antara tugas pemda membayar beasiswa dengan penahanan ijazah. “Tugasnya mahasiswa berkuliah setelah kulianya selesai maka wajib menagi hak-haknya. Dan saya tidak tahu kapan akan dilunasi karena saya tidak mengikuti kuliahnya setiap hari,” pungkasnya.
Nur Alam mengakui, program Cerdas Sultraku merupakan salah satu program andalannya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Sultra. Mengenai pembiayaan, kata dia, ditanggung secara bersama antara pemprov dan pemkab masing-masing setengahnya. Dalam sistem penganggarannya, pemerintah provinsi berpatungan dengan 12 pemerintah kabupaten atau kota untuk membiayai segala anggaran beasiswa mahasiswa.
Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 lalu. Hingga 2014, jumlah mahasiswa yang telah menempuh studi dari berbagai strata pendidikan sudah mencapai 1.575 orang. (Asma)
