Sabtu, 16 Oktober 21

Dibahas, Kontroversi Proyek Rp296 M atas Pembangunan PLPR

Dibahas, Kontroversi Proyek Rp296 M atas Pembangunan PLPR
* Komisi IV DPRD Jawa Barat menerima audiensi Forum Peduli Karang Pamulang Palabuhanratu (FPKP2)

Bandung, Obsessionnews – Masa penantian warga yang kini tergabung dalam FPKP2 (Forum Peduli Karang Pamulang Palabuhanratu) satu tahap dilalui. Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) menerima audiensi FPKP2.

Senin (14/3/ 2016) kemarin, sejumlah perwakilan yang tergabung dalam nama baru FPKP2, semula beridentitas FPB (Forum Palabuhanratu Bersatu), diterimaKetua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan di DPRD Jabar, Bandung. Turut mendampingi Ali Hasan, hadir Yod Mintaraga, dan Waras Warsito.

Pertemuan Komisi IV DPRD Jabar dengan FPKP2 membahas kontroversi proyek senilai Rp296 miliar atas pembangunan PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) di Karang Pamulang Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

“Kemukakan maksud kedatangan Anda. Dihadapan kita sudah hadir paraOPD (Organisasi Perangkat Daerah)dari Dishub Provinsi Jabar, dan Disparbud Provinsi Jabar,” ungkap Ali Hasan selaku ‘pimpinan sidang’ audiensi ini.

Sejumlah keberatan yang dibarengi ajuan alternatif PLPR di Karang Pamulang ke Pantai Loji di Desa Loji Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, dipaparkan. Ketua Koordinator FPKP2, Bayu Risnandar.

“Kami bukan anti pembangungan atau sekedar menolak. Mengapa proyek yang disinyalir banyak cacat, harus dipaksakan di Karang Pamulang? Bila ya, akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kemacetan luar biasa, dan secara historis, sosial, serta wisata unggulan disana akan terganggu fatal. Nilai dan warisan budaya, bisa hilang dalam sekejap. Garis pantai kami panjangnya 147 km, tak adakah di titik lain yang lebih layak,” ujar Bayu.

Audiensi FPKP2-

Bayu mengatakan Utusan hal mendasar lainnya yaitu keseimbangan lingkungan perlu keterbukaan, akuntabilitas, kesesuaian dengan Perda No. 22/2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi, Perda No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Prov. Jabar. adanya dua SK Menhub (KP 686 tahun 2014) yang terindikasi mal (kelalaian) administrasi serta ketidaklengkapan Amdal, sehingga muncul istilah proyek serampangan versi Ketua PPSDAL Unpad, Prof. Erry Megantara, tuduhan sebagai proyek jailangkung juga erebaknya bibit konflik horizontal, selain itu disinggung pula hasil Rakor di Kemenko Maritim & Sumber Daya (30/12/2015) lalu dengan rekomendasi kaji ulang, sekurang-kurangnya selama dua bulan untuk dikaji ulang atau dihentikan.

“Kami kesini datang dengan setumpuk data empiris yang sarat aneka perkeliruan, solusinya ada alternatif lokasi lain di Pantai Loji Desa Loji Kecamatan Simpenan”, ujar Endang Sehabudin, anggota FPKP2 lainnya.

Warga Kecamatan Simpenan, tegas Endang perlu pemerataan pembangunan, sehingga jika proyek ini dipaksakan di Karang Pamulang dengan segala kecacatannya, mustahil akan diridhoi.

Menurut Bayu yang selama audiensi, sempat dicecar pwrtanyaan dari anggota DPRD Jabar Waras Warsito mempertanyakan ketulusan perjuangan FPKP2. Waras juga mempertanyakan kebenaran adanya dua SK Menhub (ganda) kepada Bayu.

Menurut Bayu sudah merupakan rahasia umum (lihat You tube: Audiensi #salahketik Karang Pamulang). “Fisiknya, saya punya dua SK Menhub yang ‘salah ketik’ itu. Nomornya sama, dikeluarkan pada hari yang sama, namun dengan tentang yang berbeda,” ujarnya.

Disepakati untuk Kabupaten Sukabumi memerlukan pembangunan infrastruktur. “Potensi Sukabumi, sangatlah luar biasa”, ujar Yod yang katanya paham betul berkat pengalamannya selama 23 tahun terakhir bergelut di bidang kepariwisataan.

Audiensi FPKP2 -

Jawaban OPD
Sesi selanjutnya, giliran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dari Dishub Provinsi Jawa Barat, Kadishub Dedi Supriadi didampingi Abduh Hamzah menjelaskan sekaligus berusaha menjawab dari paparan FPKP2.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, sehingga lahirlah MoU. Studi kelayakan pada 2011 terpilih 3 lokasi di Jabar Selatan, Bojong Salawe, Pakenjeng, dan Palabuhanratu”, ujar Dedi.

Abduh selanjutya menjelaskan soal anggaran untuk pembangunan sisi darat telah menelan Rp 15 M pada 2015 dan pembangunan itu tidak mungkin dihentikan ini. Menurut Abduh, adanya addendum sehubungan masukan dan koreksi Amdal.

“Sampai hari ini masih dalam proses sesuai hasil rakor di Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya di Jakarta (30/12/2015) lalu. Kami justru menunggu undangan rakor kembali dari Kemenko,” tandasnya.

Sementara itu Disbudpar Provinsi Jawa Barat, Agus Hanafiah menekankan PLPR sangat dibutuhkan sebagai penyangga kawasan Geopark Ciletuh.

Kunjungan Lapangan

“Sebaiknya, kita jadwalkan kunjungan ke lapangan pada 22 – 23 Maret mendatang, jangan menjadi debat kusir, ” kata Ali Hasan.

Hal yang sama juga disampaikan Yod Mintaraga yang menyebutkan sebaiknya dibuktikan saja di lapangan. “Bila perlu kta dukung PLPR di Loji Simpanan dan anggarannya, kita kawal dari sini,” tegas Yod.

Ali Hasan menekankan pentingnya kunjungnan ke lokasi, menyusul adanya keraguan dari pihak OPD ketika ditanyakan terkait tiga hal yang dikhawatirkan oleh FPKP2. “Andai dermaga yang debatable ini terwujud, masing-masing peran historis, sosia dan hilangnya wisata unggulan di Karang Pamulang, dijaminkah hal ini masih ada?” paparnya.

Disepakati pada 22 – 23 Maret mendatang akan dilakukab peninjauan ke lokasi PLPR. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.