Jakarta, Obsessionnews – Partai Golkar benar-benar ingin menjalankan musyawarah nasional yang demokratis, jujur dan transparan. Untuk mewujudkan itu, dibuatlah aturan-aturan baru, yang tidak ada di munas-munas sebelumnya.
Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan, salah satunya adalah komite etik. Komite ini bertugas mengawasi dan menegakan norma sesuai aturan dalam AD/ART dan Tata Tertib.
“Kita buat komite etik, untuk mengawasi para peserta dan kandidat dalam Munas ini. Supaya terjadi kompetensi yang sehat,” katanya, saat dihubungi, Senin (11/4/2016).
Selain komite etik, juga dibentuk komite verifikasi dan komite pemilihan. Komite verifikasi bertugas untuk mengecek keabsahan peserta dan calon ketua umum. Sesuai aturan, setiap calon ketua umum harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif jika ingin mencalonkan diri.
“Syarat objektif itu adalah syarat yang terdapat sesuai dengan AD/ART. Kalau subjektif lebih ke syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau melakukan money politik,” kata dia.
Gagasan ini kata Agun, sudah dibahas di dalam
rapat pertama setelah rapat pleno yang diselenggarakan di DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016) lalu. Selanjutnya, pihaknya akan meminta pandangan kepada semua anggota SC. (Albar)
