Bandung, Obsessionnews – Salah satu penopang perekonomian terbesar di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Kota Bandung, UMKM tumbuh sangat pesat, yakni mencapai 7,8% pada tahun 2015.
Sementara itu, pertumbuhan secara nasional baru mencapai 4,7%. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui berbagai program.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid dalam Launching Pelatihan Sistem Informasi Kredit Program di Auditorium Rosada, Kamis (23/6/2016).
Yuniar mengatakan, salah satu upaya peningkatan kualitas UMKM yang dicanangkan pemerintah adalah bantuan akses pembiayaan. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 100 Triliun rupiah untuk seluruh Indonesia.
Dana tersebut akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sistematika penyaluran dana melalui KUR ini dibantu dengan aplikasi berbasis website bernama Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Program ini akan berguna sebagai basis data dan layanan informasi penyaluran KUR. Tujuannya agar penyaluran KUR menjadi tepat guna dan tepat sasaran.
Penggunaan dan pengelolaan SIKP ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan pelatihan SIKP kepada seluruh SKPD yang memiliki tupoksi pembinaan UMKM serta kelompok binaan lainnya yang berpotensi untuk menjadi calon penerima manfaat program KUR, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Bagian Perekonomian.
SIKP bertujuan untuk menampung informasi penyaluran KUR berupa data calon debitur, angka kredit, dan transaksi pembayaran KUR.
Sistem ini dibangun oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis website yang nantinya akan menjadi database tunggal dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah, kuasa pengguna anggaran, perbankan, kementerian keuangan, dan lembaga lain yang ditentukan oleh lembaga kebijakan.
“Selama ini kredit usaha rakyat ini sistemnya kurang akuntabel. Maka hari ini kita dibantu untuk pelatihan dalam menggunakan sistem baru namanya SIKP. Jadi kita bisa mengakses semua data di semua bank yang ada KUR-nya,” jelas Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil saat ditemui usai membuka kegiatan pelatihan.
“Ujung-ujungnya memudahkan bagi pengambil kebijakan untuk memetakan masalah UMKM di wilayah masing,” tambahnya.
Selain itu, Ridwan menjelaskan kepada pihak Ditjen Pembendaharaan Negara bahwa Kota Bandung juga memiliki instrumen untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pengusaha mikro, yakni Kredit Melati.
“Kalau di Bandung kita lengkapi dengan kredit melati. Karena kalau KUR ini kan bisa sampai 500 juta, jadi untuk menengah. Nah yang mikronya yang non bankable yang tidak punya agunan kita dukung dari Kredit Melati,” kata Ridwan.
Pada kesempatan tersebut, Ridwan mengusulkan agar sebagian dana yang digelontorkan pemerintah pusat bisa digunakan pula untuk investasi di program Kredit Melati melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung.
“Tadi saya sampaikan permohonan Kota Bandung agar dari 100 Triliun itu sebagian bisa dititipkan ke BPR. Karena sekarang hanya bank BUMN saja yang mendapat program 100 Triliun-nya pak Jokowi,” tambah Ridwan.
Kegiatan pelatihan tersebut diawali dengan penandatanganan kerja sama penggunaan SIKP di Pemkot Bandung antara Wali Kota Bandung dengan Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. (Dudy Supriyadi)
