Minggu, 28 Februari 21

Di Akhir Masa Jabatan, Trump Mau Beri Grasi pada 100 Orang

Di Akhir Masa Jabatan, Trump Mau Beri Grasi pada 100 Orang
* Donald Trump. (Foto: Ist)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di akhir masa jabatannya dilaporkan berencana memberi grasi kepada 100 orang.

Seperti dilaporkan CNN mengutip tiga sumber yang mengetahui program hari-hari terakhir Donald Trump menyatakan, Minggu (17/1/2021), ada list sejumlah nama yang disusun dan dijadwalkan mendapat grasi dari Donald Trump, namun tidak diharapkan presiden saat ini merilis surat pengampunan.

Sebuah sumber terpercaya saat diwawancarai CNN mengungkapkan, Trump mendapat rekomendasi untuk tidak memberi pengampunan kepada siapa saja yang ditangkap awal-awal Januria di indisen serangan ke Gedung Kongres, karena hal ini hanya membuktikan keterlibatannya di insiden tersebut.

Presiden Amerika ini sebelumnya telah memberi grasi kepada sejumlah penentangnya termasuk Stephen Bannon, mantan pakar strategi presiden Amerika tersebut.

Disebutkan bahwa Trump juga berencana memberi grasi kepada anggota keluarganya.

Sementara itu, Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi menyatakan, Trump tidak dapat mendapat hak grasi untuk dirinya karena aksi-aksinya yang melanggar hukum.

Donald Trump dituding melakukan pelanggaran dan kejahatan berat mendorong para pendukungnya menyerang Gedung Kongres pada Rabu (6/1).

Tantangan Keamanan Pelantikan Biden
Dua hari menjelang pelantikan presiden baru AS yang akan berlangsung di gedung Kongres AS diwarnai sejumlah masalah keamanan yang semakin diperketat.

Biro Investigasi Federal (FBI) AS sedang mengkaji pengerahan 25.000 personel Garda Nasional AS untuk mengamankan pelantikan presiden AS pada 20 Januari 2021. Ryan McCarthy, seorang pejabat sipil Pentagon mengatakan, pihak berwenang menyadari potensi ancaman tersebut dan memperingatkan para komandan militer untuk waspada tentang masalah apapun di hari-hari menjelang pelantikan.

Kekhawatiran meningkat setelah beberapa laporan menunjukkan bahwa sejumlah polisi dan pasukan keamanan Kongres AS bekerja sama dengan para penyerang pada 6 Januari lalu. Selain itu, agen keamanan AS di Washington menangkap seorang pria bersenjata yang merupakan pejabat pemerintah negara bagian New Mexico yang berencana untuk mengambil alih keamanan selama pelantikan Biden. Hal ini menyebabkan tingginya perhatian pejabat keamanan AS terhadap kelompok ekstremis sayap kanan dan teroris yang juga dibantu beberapa unsur terkait di jajaran keamanan negara ini.

“Pihak berwenang sedang menyelidiki kasus yang berkembang dari petugas penegak hukum yang diduga terlibat dalam penyerbuan 6 Januari di gedung Kongres [AS]. Sayangnya, seiring berlanjutnya kasus ini, kami melihat tanda-tanda bahwa aparat penegak hukum, baik sebelumnya maupun saat ini, mungkin terlibat dalam insiden tersebut,” kata kata Jaksa AS Michael Sherwin dalam konferensi pers di Washington, D.C.

Hal ini menunjukkan bahwa jurang sosial-politik di tubuh masyarakat Amerika Serikat kian hari semakin tajam dan menyebar hingga menembus bagian militer dan pasukan keamanan negara ini. Bagaimanapun, dari 74 juta orang Amerika yang memberikan suara dalam pemilu presiden AS tahun lalu adalah personel militer dan keamanan, dan diperkirakan beberapa dari mereka akan menjadi bagian dari pengunjuk rasa yang menentang hasil pilpres.

Trump dan sekutunya berusaha menggambarkan dirinya sebagai sponsor badan militer dan keamanan AS dengan peningkatan anggaran keamanan negaranya. Itulah mengapa para veteran Amerika dan serikat polisi termasuk di antara blok suara yang mendukung Trump dalam pemilu November lalu.

Masalah kini menambah daftar panjang masalah sosial dan kesenjangan sosial yang semakin dalam serta penajaman konflik politik-ideologis di Amerika Serikat.

Untuk alasan ini, komandan senior militer AS telah berulangkali menekankan netralitas militer dan dukungannya terhadap hasil akhir pemilu selama dua bulan terakhir. Bahkan beberapa hari yang lalu, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS bersama para komandannya merasa perlu mengeluarkan sebuah pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pelantikan presiden baru.

Keputusan untuk meninjau catatan keamanan pasukan Pengawal Nasional yang berbasis di Washington menunjukkan bahwa dukungan dari komandan militer senior AS terhadap hasil pemilu tahun lalu tidak akan menjamin bahwa angkatan bersenjata AS akan mematuhi peralihan kekuasaan dari Trump kepada Biden. (ParsToday/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.