Minggu, 23 Januari 22

Dewan Pers: Blokir Internet Lebih Bahaya Dari Hoaks! Internet Diblokir Malah Bikin Informasi Kacau dan Birokrasi Lumpuh

<span class=Dewan Pers: Blokir Internet Lebih Bahaya Dari Hoaks! Internet Diblokir Malah Bikin Informasi Kacau dan Birokrasi Lumpuh">
* Aparat amankan aksi demo di Papua. (The Star)

Dewan Pers mengeritik tindakan pihak Menkominfo yang melakukan pemblokiran internet di Papua sehingga pers dan masyarakat tidak bisa mengetahui fakta sebenarnya di Papua. Dewan Pers juga menyatakan bahwa langkah Kominfo memblokir internet tersebut lebih berbahaya dari hoaks.

Lebih dari sepekan, pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dengan dalih khawatir penyebaran berita bohong dapat memicu kerusuhan. Namun Dewan Pers dan sejumlah organisasi jurnalis meminta pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dicabut karena dianggap “lebih berbahaya.”

“Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mencari hal yang benar,” ungkap Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar usai melakukan pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kominfo di kompleks Istana Presiden, Jumat (30/8).

Djauhar menambahkan pemblokiran data internet di Bumi Cendrawasih justru menimbulkan ‘kesimpangsiuran informasi’.

Saat ini masyarakat di Papua memperoleh informasi dari mulut ke mulut. “Ini lebih bahaya dari hoaks,” tuturnya.

Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari sejumlah organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Di antara yang merasakan termasuk Syaifullah, yang bekerja di Jayapura. Bersama rekan-rekannya, ia bercerita membicarakan untuk kembali ke rumah atau berdiam di kantor di kawasan Polimak di tengah demonstrasi.

Ia mengatakan informasi amuk massa unjuk rasa masih simpang siur dengan laporan soal pembakaran, pengrusakan, pelemparan, penjarahan, namun tidak bisa dikonfirmasi. Internet sudah lebih dari sepekan diblokir, sementara jaringan selular di Kota Jayapura dan sekitarnya terputus.

Kantor Syaifullah masih bisa terkoneksi dengan internet karena tidak menggunakan penyedia jaringan indihome, sehingga bisa berhubungan dengan dunia luar. “Kalau tinggal di kantor beberapa teman khawatir dengan keluarga di rumah,” cerita Daeng Ipul-panggilan Syaifullah, saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (30/8).

“Jadi sempat agak bingung juga, sampai akhirnya memutuskan kita pulang konvoi ke arah rumah masing-masing,” kata Daeng Ipul menggambarkan hari kerusuhan di kawasan Kota Jayapura Kamis (29/8).

Tapi pilihan untuk keluar kantor berarti kehilangan komunikasi dengan dunia luar.

Di lokasi lainnya, warga Jayapura lain, Rio memutuskan pulang cepat dari kantornya di kawasan gedung Gubernur Papua – titik kumpul massa unjuk rasa, saat kerusuhan terjadi di Kota Jayapura,

Ia makin cemas karena kondisi istrinya yang sedang hamil sembilan bulan, bekerja terpisah jarak di Abepura. “Sebelum balik dari kantor, masih sempat komunikasi sebelum telepon terputus, (dengar) bahwa ada pergerakan massa ke kantor istri saya,” katanya kepada BBC Indonesia, Jumat (30/8).

Setelah melewati ribuan pengunjuk rasa, Rio mencari jalan yang aman dari massa aksi untuk kembali pulang ke rumah di kawasan Entrop. Semua saluran komunikasi terputus. “Saya hanya bisa tahu setelah saya pulang ke rumah. Istri saya ternyata sudah sampai di rumah duluan,” kata Rio yang kemudian memilih berdiam diri di dalam rumah, Kamis kemarin.

Rio mengutarakan kekecewaan karena saluran komunikasi terputus. “Kalau situasi darurat, komunikasi jangan dibatasi. Karena bagaimana saya tahu istri saya ada di rumah atau tidak. Dia aman atau tidak,” katanya.

Sementara itu, jurnalis yang bekerja di Kota Jayapura, Lucky Ireeuw mengaku kantornya Cendrawasih Post tidak akan menerbitkan surat kabar selama dua hari ke depan. Kebijakan kantor meminta seluruh jurnalisnya untuk berdiam diri di rumah sampai situasi kondusif.

“Gara-gara akses internet diblokir, media online-nya juga tidak bisa memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Misalnya aksi demonstrasi kemarin itu, mau kita tulis berita sudah dapat di lapangan, tapi untuk meng-upload-nya ke online kita itu tidak bisa,” jelasnya.

Selain itu, tegas Lucky, pemblokiran akses internet juga merampas hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. “Ada isu merebak di mana-mana, kita mau mengecek tidak bisa, akhirnya beredar dari mulut ke mulut, malah membuat kecemasan makin meningkat,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura ini.

 

 

Pemerintah mengakui masih memblokir akses internet data di Papua dan Papua Barat, tapi membantah telah memutus jaringan seluler di Kota Jayapura.

“Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data (tidak ada kebijakan black out) sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan,” kata Menkominfo, Rudiantara dalam keterangan tertulis kepada BBC Indonesia, Jumat (30/8).

“Yang terjadi di Jayapura, ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkom yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura,” kilah Menkominfo.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto bersikukuh pemerintah tetap memblokir akses internet di Bumi Cendrawasih. “Kalau ini (akses internet) dilepas, tapi langsung ada komunikasi yang merusak bagaimana?” ucap Wiranto usai menggelar jumpa pers di Kantornya, Jumat (30/8).

Sejak Rabu (21/8) hingga Jumat (30/8), pemerintah menutup akses internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran ini menyusul aksi unjuk rasa solidaritas anti-rasialisme yang diwarnai kericuhan seperti di Manokwari, Jayapura dan tempat lainnya, pekan lalu.

Di sisi lain, Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw menilai alasan berita bohong atau hoaks yang dikhawatirkan pemerintah sebagai sesuatu yang ‘mengada-ada’. Sebab, menurut dia, pemerintah memiliki sumber daya dan teknologi untuk melacak dan memukul balik hoaks. “Punya teknologi untuk melacak, dan bisa segera dihukum (pelakunya),” katanya.

“Tapi media terkena imbas seperti ini, akhirnya ke publik, mereka tidak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kita memiliki keterbatasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” jelas wartawan senior di Papua ini.

 

 

Malah Bikin Informasi Kacau
Pemerintah Provinsi Papua meminta agar pemblokiran layanan internet dicabut karena mengganggu jalannya roda pemerintahan. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak akan mencabut selama tidak ada rekomendasi “kondusif” dari aparat keamanan dan masih bertebarannya konten-konten video yang diklaim provokatif di media sosial.

Pelambatan disusul pemblokiran akses internet untuk layanan seluler di Papua dan Papua Barat, dilakukan sejak Senin (21/8), menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Fakfak.

Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan birokrasi di Papua lumpuh gara-gara terputusnya akses internet. Itu terlihat dari sulitnya komunikasi gubernur ke jajarannya dan juga ke pemerintah pusat, serta mandeknya urusan administrasi.

“Kami sangat terganggu dari jalur komunikasi dengan daerah dan pusat. Administrasi yang bersifat elektronik yang biasa masuk setiap hari semua terganggu,” ujar Gilbert kepada BBC News Indonesia, Minggu (25/8).

Gilbert menuturkan, jika akses internet tak kunjung normal maka akan menimbulkan kemarahan di masyarakat, sebab masyarakat menganggap ada diskiriminasi. Itu mengapa ia berharap, pada Senin (26/8), internet sudah pulih.

Di sisi lain, tegas dia, Pemprov Papua kecewa dengan pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyepelekan keluhan masyarakat atas padamnya akses internet di sana. “Kami kesal dengan statement pemerintah pusat yang menyampaikan, ini karena kepentingan keamanan negara, tidak ada internet juga bisa hidup. Kami kecewa juga,” tandasnya.

Blokir Internet Tanpa Dasar Hukum
Sejumlah lembaga hukum dan organisasi pengadvokasi hak digital menjajaki upaya menggugat pemerintah ke pengadilan perdata atas pemblokiran maupun pembatasan layanan internet di Papua.

Inisiatif ini dilakukan menyusul tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memutus data telekomunikasi di wilayah itu tanpa ada dasar hukum.

Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, mengatakan Kemenkominfo tidak bisa semena-mena memutus internet di Papua dan Papua Barat tanpa ada dasar hukum berupa putusan pengadilan ataupun keputusan politik presiden.

“Kalau pemerintah mau melakukan pemutusan, maka presiden harus menyatakan keadaan darurat dan itu harus dijelaskan apakah untuk seluruh wilayah atau tidak,” ujar Anggara kepada BBC News Indonesia, Kamis (22/8).

“Dan pengumuman tidak boleh di website saja, tapi dinyatakan secara luas. Jadi semua orang tahu dan diumumkan sebelumnya,” sambungnya.

Sebab, menurut Anggara, pemutusan akses informasi digital ini berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Ia mencontohkan, koordinasi pemerintahan di daerah akan mampet jika saluran komunikasi tak bisa diakses.

“Koordinasi saat ini kan pakai aplikasi pesan instan, sudah nggak zaman pakai walkie-talkie. Kalau diputus total, gimana pemerintahan bekerja?” tukasnya.

Karena itu, salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menyeret pemerintah ke pengadilan perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sangkaan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Pasalnya, ada kemungkinan pemerintah mengulangi hal yang sama, setelah peristiwa di depan Gedung Bawaslu Jakarta pada 21-22 Mei dan disusul rentetan aksi yang terjadi di Papua-Papua Barat.

Menanggapi rencana gugatan itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, mempersilakan. Sebab itu adalah hak mereka sebagai warga negara.

“Silakan saja tidak ada masalah. Yang jelas pemerintah pertimbangannya luas sekali. Tidak hanya dari sisi kebebasan dan kenyamanan. Tapi apakah mereka mau bertanggung jawab kalau ada kerusuhan?” tantangnya. (*/BBC News Indonesia/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.